Eddy Soeparno

Wujudkan Perekonomian Berbasis Program Kepentingan Rakyat

Sistem perekonomian Indonesia harus menyejahterakan rakyatnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,  peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi; (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno berpendapat program pemerintah Jokowi-JK cukup bagus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi masih banyak lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program-program ekonomi bagi rakyat banyak. Program pemerintah tentang pembangunan smelter dan pengurangan ekspor konsentrat keluar negeri kami apresiasi karena dengan program tersebut maka pemerintah tidak lagi ekspor bahan baku keluar dan dengan pembangunan smelter maka negara akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena ada proses peningkatan nilai tambah dalam sektor pertambangan.

Eddy Soeparno menjelaskan program-program perekonomian berbasis kepentingan rakyat banyak harus lebih ditingkatkan guna menyejahterakan rakyat. Program pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus lebih digalakkan pemerintah selain pemberian modal bagi UMKM dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pembinaan UMKM penting. Semakin tumbuhnya UMKM akan sangat berdampak bagi kemajuan perekonomian negara dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.

Perkembangan ekonomi kreatif di negara kita sangat pesat terlebih lagi pada sektor digital yang banyak digagas oleh pemuda – pemudi. Kedepannya peluang ekonomi kreatif masih sangat tinggi dan bisa menjadi salah satu unggulan bagi Indonesia maka diharapkan pemerintah bisa membuat suatu program yang lebih massif menunjang mereka.

Pemerintah memang sudah memiliki program 1000 start-up baru, dirasa kurang cukup karena sebenarnya pemerintah bukan hanya menciptakan start-up baru tapi bagaimana pemerintah bisa membangun sentra-sentra ekonomi kreatif atau digital diberbagai daerah dan bisa membantu memasarkan produk-produk dari dalam negeri. Kemudahan-kemudahan dalam mengembangkan ekonomi kreatif menjadi tugas pemerintah karena dengan berkembangnya ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Terlebih lagi pemerintah mendapatkan tambahan dana untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui program pengampunan pajak (tax amnesty) harusnya bisa mengunakan dana tersebut untuk mewujudkan program perekonomian bagi masyarakat banyak. Pengembangan sektor industri dan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Karena kedua sektor itulah yang memiliki dampak yang besar bagi masyrakat. Sektor industri menyumbang kurang lebih 19% PDB dan pembangunan infrastruktur dapat menunjang peningkatan investasi dan perekonomian. Dengan dibuatkan program yang mendukung dua sektor tersebut maka perekonomian Indonesia bisa lebih baik kedepannya.