Eddy Soeparno

Waspada Penundaan Dana Alokasi Umum: Ganggu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Salah satu imbas yang menimpa pemerintahan daerah akibat dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di sejumlah daerah. Dalam rangka penghematan anggaran karena penerimaan negara yang tak sesuai target tersebut, pemerintah menahan anggaran DAU ke 169 daerah yang terdiri dari 143 kota/kabupaten dan 26 provinsi senilai Rp 19,418 triliun.

Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran tersebut didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016. Adapun masing-masing memiliki kategori berbeda, yakni kategori sangat ditunda sebesar 50 persen, kategori tinggi ditunda sebesar 40 persen, kategori cukup tinggi ditunda sebesar 30 persen dan kategori sedang ditunda sebesar 20 persen.

Pemerintah pusat berpendapat bahwa penundaan sebagian penyaluran DAU tersebut dilakukan sebagai upaya mengendalikan pengimplementasian APBN 2016. Namun disisi lain, kebijakan pemerintah pusat menunda pencairan DAU tersebut diproyeksi akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dinilai oleh Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno. Beliau menilai masalah penundaan DAU berimbas di beberapa daerah yang sudah dialokasikan untuk sejumlah proyek pembangunan di daerah.

Di beberapa daerah, penundaan penyaluran DAU tersebut berdampak pada sejumlah proyek pembangunan yang sudah ‘taken contract’. Mungkin beberapa diantaranya telah memberikan uang muka kepada tender atas proyek yang akan dibangun. Alhasil, timbul sebuah masalah baru dan memungkinkan terjadinya kerugian, hingga akhirnya sejumlah proyek harus ditunda. Tak hanya itu, penundaan DAU juga membuat kekhawatiran akan pemanfaatan DAU untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah seperti kebutuhan anggaran rutin yakni pembayaran gaji.

Untuk itu, hal realistis yang dapat dilakukan oleh setiap pemerintah daerah yang mengalami dampak penundaan DAU ini adalah dengan melakukan penghematan juga, seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mau tidak mau, pemerintah daerah harus memusatkan dan memfokuskan sejumlah anggaran untuk program prioritas seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, pemeliharaan jalan dan infrastruktur, serta memangkas anggaran belanja operasional seperti anggaran untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan biaya rapat.

Oleh Sri Utami