Eddy Soeparno

Wapres JK Sentil PAN yang Kerap Berseberangan dengan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengkritik sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali berseberangan dengan keinginan pemerintah. Terutama penolakan PAN ihwal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), yang belakangan telah disahkan menjadi undang-undang. “Itu demokrasi masing-masing (partai). Tapi kurang etis,” ujar Kalla di kantornya kemarin.

Wapres JK melanjutkan, ia dan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menentukan keputusan apa pun terhadap PAN, yang kerap mbalelo dari keinginan pemerintah. Begitu juga dengan dampak terhadap koalisi pemerintah dengan partai lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang selama ini sudah terbangun.

Meski begitu, JK menambahkan, sikap PAN yang berbeda bukanlah hal baru dan biasa terjadi di dalam pemerintahan apa pun. “Semua partai juga begitu, dan biasa terjadi,” katanya.

Sekretaris Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman, mengatakan PAN harus berpikir, masih cocok atau tidak berada dalam pemerintahan karena kerap bersikap berbeda. “Begitu juga dengan pemerintah, apakah masih cocok ada PAN di kabinet atau tidak,” katanya. “Tapi itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden.”

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerrard Plate, mengatakan sudah seharusnya partai pendukung pemerintah maupun Presiden mengevaluasi adanya PAN dari kabinet. “PAN jangan hanya mau menterinya saja,” katanya. Adapun kader PAN, Asman Abnur, menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perbedaan sikap PAN terhadap aturan yang ingin dikeluarkan pemerintah tak hanya kali ini terjadi. Misalnya saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang mulai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat pada Maret lalu. Ketika itu, PAN menolak adanya ambang batas pencalonan presiden yang diajukan oleh pemerintah. PAN menolak bersama partai oposisi lainnya, seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Pada Juli 2017, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pun disahkan. PAN dan partai oposisi lainnya kalah. Dalam bulan yang sama, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Ormas dan lagi-lagi ditolak PAN bersama partai oposisi, kecuali Demokrat yang setuju dengan catatan. Alasan PAN adalah pembubaran ormas harus melalui putusan pengadilan dan hukuman pidana bagi anggota sangat tidak rasional. Nuansa pergantian kabinet pun kembali santer dengan sikap PAN dan Demokrat disebut-sebut bergabung menjadi partai pendukung pemerintah.

ISTMAN M.P.