Eddy Soeparno

UMKM: Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Harus Merakyat

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah sebuah upaya dalam mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat Tanah Air. Sebuah kesempatan bersama berusaha secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan taraf hidup yang lebih baik. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang berlandaskan kemandirian ekonomi. UMKM menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi hingga sosial.

Tak dipungkiri, UMKM merupakan bagian terbesar atau lebih dari 90 persen dari pelaku usaha di Indonesia. Namun sayangnya, para pelaku UMKM di Indonesia cenderung mendapat kurang perhatian. Para pelaku tersebut memiliki sejumlah keterbatasan dan hambatan antara lain seperti kerumitan akses birokrasi, akses terhadap tanah dan tata ruang, serta akses permodalan. Meski dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan sejumlah program konkret untuk membantu para pelaku UMKM seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun nyatanya, belum lah cukup.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno selaku politisi sekaligus pegiat ekonomi dan keuangan menilai bahwa ada politik ekonomi dan insting kebijakan tanpa sadar yang diskriminatif pada tingkat mikro birokrasi, bank BUMN dan pemerintahan. Sehingga golongan UMKM menjadi tersisih dari dinamika ekonomi nasional. Menurut Eddy, pelaku usaha saat ini semakin mengerucut kepada pengusaha besar yang telah menyebabkan tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial semakin besar dan kritis secara politik.

UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan tentu diharapkan mampu untuk mengurangi sejumlah problem ekonomi Indonesia, seperti mengurangi kesenjangan pendapatan, sehingga pendapatan perkapita dapat benar-benar mencerminkan kesejahteraan nasional. UMKM juga diharapkan dapat membentuk masyarakat yang mandiri, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Untuk itu, para pelaku UMKM perlu mendapatkan perhatian lebih.

Eddy menilai, pemerintah perlu melakukan langkah kebijakan yang afirmatif dengan cara membuka akses terhadap sumber daya ekonomi terhadap pelaku UMKM tersebut, bahkan memberikan bantuan langsung agar golongan yang tertinggal bisa berkembang lebih baik dan kesenjangan sosial yang besar dapat dikurangi. Sehingga, UMKM dapat semakin berkembang dan berhasil menciptakan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan.