Eddy Soeparno

Singapura Takut Kehilangan Dana Nasabah Indonesia

RMOL. Sikap perbankan Singapura yang membuat laporan transaksi mencurigakan (suspicius transaction report/STR) ke Commercial Affairs Department (CAD) atau unit kepolisian yang menangani kasus kejahatan finansial merupakan indikasi kuat atas upaya penjegalan program tax amnesty yang digadang pemerintah Indonesia.

“Alasan beberapa bank di Singapura melakukan STR cenderung over reacting dan tidak relevan,” kata Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat diwawancara wartawan, Sabtu (17/9).

Dia, seharusnya sebuah bank berkewajiban memverifikasi dan meneliti latar belakang dan identitas nasabahnya ketika membuka rekening, termasuk asal usul dana yang akan ditempatkan. Prosesnya disebut KYC (Know Your Client), yaitu proses standar dan baku di dunia perbankan guna mengetahui keabsahan dana yang ditempatkan di sebuah bank.

“Jika bank tidak mampu meyakinkan dirinya tentang sumber dana dari nasabahnya sudah sewajarnya bank yang bersangkutan menolak dana tersebut,” ujar Eddy.

Pertanyaannya, mengapa dana yang sudah mengendap di berbagai bank di Singapura, bahkan ada yang sudah puluhan tahun sekarang ini masuk kategori transaksi mencurigakan. Ketika nasabahnya melaporkan harta sebagai bagian dari program tax amnesty.

“Artinya, bank yang bersangkutan tidak melaksanakan proses KYC dengan baik atau bahkan mengabaikannya. Demi mendapatkan dana dari nasabah Indonesia,” beber Eddy.

Lebih jauh, dia menilai, tindakan tersebut adalah bentuk kekhawatiran Singapura karena akan kehilangan uang dari nasabah asal Indonesia, sehingga mencoba menghalangi partisipasi tax amnesty. Apalagi repatriasi aset nasabahnya melalui pelaporan STR.

“Logikanya, para pejabat bank di Singapura perlu diperiksa juga karena menyetujui pembukaan rekening bank dan menerima dana dari nasabah Indonesia yang sekarang masuk kategori transaksi mencurigakan. Jangan hanya menyalahkan deposan Indonesia saja, seakan mereka menempatkan aset haram di luar negeri tetapi pejabat banknya juga harus ditindak karena menyediakan karpet merah ketika menerima ratusan triliun dana dari warga Indonesia,” pungkas Eddy.