Eddy Soeparno

Sekjen PAN: Percayakan Kasus Ahok Kepada Penegak Hukum

Beberapa pekan terakhir ini berita mengenai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta non aktif terus menjadi isu nasional. Perkataan Ahok yang membawa surat Al Maidah Ayat 51 pada saat kunjungannya ke Pulau Seribu ditafsirkan secara berbeda-beda.

Ditambah lagi sempat beredar video omongan Ahok yang sengaja di potong sehingga membuat penafsiran yang semakin jauh melenceng dari kalimat aslinya. Hal ini semakin meluas, sejumlah pihak telah melaporkan Ahok ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama dan berujung pada aksi massa oleh sejumlah pihak mulai dari ormas, tokoh partai, hingga pemuka agama beberapa waktu lalu.

Melihat serentetan peristiwa ini, masyarakat masih dalam situasi yang bingung. Pasalnya, kejadian ini terjadi pada saat momen Pilkada DKI Jakarta, dimana Ahok bersama dengan Djarot Saiful Hidayat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak yang berasumsi bahwa kasus ini berhubungan dengan pencalonan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. Sebagian orang menilai bahwa kasus dugaan penistaan agama ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang menjadi lawan-lawan Ahok.

Rumor politisasi inipun ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Ia meminta masyarakat agar mempercayakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada penegak hukum.

“Apalagi, sudah ada jaminan dari Presiden agar kasus ini diproses hukum secara transparan dan cepat. Proses ini sudah berjalan dan percayakan saja ke penegak hukum. Pak Presiden kan juga sudah menegaskan proses hukum akan berjalan transparan dan cepat,” kata Eddy Soeparno.

Eddy Soeparno juga tidak sependapat apabila terdapat anggapan adanya upaya politisasi kasus Ahok. Karena menurutnya, siapapun pelaku penistaan agama apapun pasti akan bereaksi serupa dengan reaksi umat Islam.

“Yang bilang ini politisasi maka saya yakin justru menghendaki kasus ini bernuansa politisi daripada hukum,” jelas Eddy.