Eddy Soeparno

Sekjen PAN Eddy Sopearno: Dukung Tax Amnesty, Kawal Prosesnya

Per tanggal 1 Juli 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) secara resmi meresmikan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kebijakan Pengampunan Pajak yang lebih dikenal dengan nama Tax Amnesty adalah salah satu gebrakan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajibannya pajaknya yang tertunda. Targetnya adalah agar para pengusaha wajib pajak yang pernah menunggak atau menyimpan dananya di luar negeri bisa membawa pulang uang tersebut kembali ke Indonesia dengan perhitungan tertentu yang memberi keringanan. UU ini hanya diterapkan selama 1 tahun.
Beberapa pelaku ekonomi ikut mengomentari kebijakan tersebut. Ada yang pro namun ada pula yang menentang. Eddy Soeparno, politisi Sekretaris Jenderal DPP PAN yang juga pernah menjadi profesional di bidang keuangan mendukung langkah pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty dengan beberapa usulan. Lelaki yang akrab disapa ES tersebut mengungkapkan sejauh ini negara telah berupaya dengan baik untuk memaksimalkan pendapatan pajak melalui kebijakan tersebut.
ES memberikan catatan terkait proses tindak lanjut dari kebijakan tersebut pasca diresmikan bulan lalu.
Pertama, menurutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik. Tetapi pemerintah harus memahami bahwa poin-poin dari sosialisasi tersebut harus mampu meyakinkan para pelaku usaha dan wajib pajak bahwa kebijakan tax amnesty ini memberikan kepastian hukum yang jelas. Karena kecenderungannya potensi ketidaknyamanan, atau lebih pasnya kekhawatiran, para pelaku dalam melaporkan dan mendaftarkan tax amnesty masih kuat terasa di kalangan pengusaha dan wajib pajak. Artinya, sosialisasi harus lebih digencarkan. Sosialisasi tersebut harus pula mampu menyentuh informasi terkait teknis pelaksanaan sehingga mempermudah masyarakat untuk melapor.
Kedua, menurut ES, perlu dilakukan pengawalan (monitoring) dan evaluasi secara terus-menerus atas efektivitas tax amnesty untuk pendapatan negara. Bagi ES, terdapat tiga aspek yang harus dikawal dalam kebijakan tax amnesty, yakni: 1) proses deklarasi; 2) pembayaran denda sesuai dengan skala aturan dan 3) repatriasi. Repatriasi atau arus uang dari proses tax amnesty yang masuk ini harus bisa betul-betul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk negara.
ES menilai jumlah penghasilan yang diperoleh negara dari kebijakan tax amnesty yang dipatok oleh pemerintah terbilang sangat besar sehingga dibutuhkan kerja keras dari semua lini pemerintahan untuk mewujudkannya. Menurutnya, melihat perkembangan yang terjadi saat ini, angka 40 triliun rupiah pendapatan negara dari kebijakan tax amnesty adalah capaian yang cukup realistis dibanding angka yang dipatok pemerintah hingga 160 triliun rupiah.
Baginya, angka 40 triliun rupiah dari kebijakan tax amnesty harus disyukuri mempertimbangkan berbagai tantangan, asumsi dan kecenderungan yang mungkin akan dihadapi.
Dengan kemungkinan tantangan yang ada, ES berpendapat dukungan 100 persen harus tetap diberikan kepada pemerintah oleh seluruh lini masyarakat. Dukungan tersebut berguna untuk memperkuat stabilitas ekonomi-politik yang dibutuhkan untuk merealisasian berbagai program strategis pembangunan nasional.

Oleh Iqbal Yunazwardi