Eddy Soeparno

Reaksi Bank Singapura Terhadap Tax Amnesty

Sejak berlakunya undang-undang tentang amnesti pajak pada bulan juli 2016 uang tebusan pajak per 18 september 2016 sejumlah 16,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut tentu masih sangat jauh dengan target pemerintah sejumlah 165 triliun rupiah atau lebih dari 10% dari target pemerintah tersebut. Masih jauhnya target tersebut membuat pemerintah semakin gencar untuk mensosialisasikan undang-undang amnesti pajak baik keluar negeri maupun keluar negeri.

Upaya pemerintah untuk menarik dana warga negara Indonesia (WNI) melalui skema pengampunan pajak (tax amnesty) rupanya membuat banyak pihak merasa khawatir. Terutama negara-negara yang merupakan tempat menyimpan dana. Terutama negara Singapura yang sangat khawatir tentang undang-undang pengampuanan pajak. Pasalnya, selama ini banyak uang WNI yang diduga diparkir di Negeri Singa tersebut.

Kekhawatiran negara Singapura terlihat dari bagaimana reaksi bank-bank Singapura terhadap pengampunan pajak. Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno yang merupakan ahli keuangan dan perpajakan menilai sikap beberapa bank di Singapura yang membuat laporan transaksi mencurigakan atau suspicious transaction report (STR) ke Commercial Affairs Department (CAD) atau unit kepolisian yang menangani kasus kejahatan finansial di Singapura, merupakan indikasi kuat jelas atas upaya penjegalan program amnesti pajak.

Eddy juga menjelaskan alasan beberapa bank di Singapura melakukan STR cenderung over reacting (reaksi berlebih) dan tidak relevan. Seharusnya sebuah bank berkewajiban memverifikasi dan meneliti latar belakang dan identitas nasabahnya ketika membuka rekening, termasuk asal usul dana yang akan ditempatkan. Proses tersebut, lanjutnya, disebut KYC (know your client), yaitu proses standar dan baku di dunia perbankan guna mengetahui keabsahan dana yang ditempatkan di sebuah bank. Jika bank tidak mampu meyakinkan dirinya tentang sumber dana dari nasabahnya, sudah sewajarnya bank yang bersangkutan menolak dana tersebut.

Pertanyaannya sekarang, mengapa dana yang sudah mengendap di berbagai bank di singapura, bahkan ada yang sudah belasan dan puluhan tahun, sekarang ini masuk kategori transaksi ‘mencurigakan’, ketika nasabahnya melaporkan harta sebagai bagian dari program amnesti pajak? Artinya, bank yang bersangkutan tidak melaksanakan proses KYC dengan baik atau bahkan mengabaikannya, demi mendapatkan dana dari nasabah Indonesia, ujar Eddy Soeparno.

Putra daerah Cirebon dan penggerak ekonomi kreatif Eddy Soeparno juga menerangkan tindakan tersebut adalah bentuk kekhawatiran Singapura karena akan kehilangan uang dari nasabah asal Indonesia, sehingga mencoba menghalangi partisipasi amnesti pajak, apalagi repatriasi aset nasabahnya melalui pelaporan STR yang dimaksud. Logikanya, para pejabat bank di Singapura perlu diperiksa juga karena menyetujui pembukaan rekening bank dan menerima dana dari nasabah Indonesia yang sekarang masuk kategori ‘transaksi mencurigakan’. Jangan hanya menyalahkan deposan Indonesia saja, seakan mereka menempatkan aset haram di luar negeri, tetapi pejabat banknya juga harus ditindak karena menyediakan ‘karpet merah’ ketika menerima ratusan triliun rupiah dana dari warga Indonesia.

Program tax amensty ini sejatinya memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk turut serta membangun negara. Jadi sekarang sudah saatnya duitnya balik ke Indonesia untuk pembangunan negara kita. Kita semua berharap program yang baik ini dapat diikuti semua pengusaha agar pembangunan negara kita bisa lebih berkembang dan maju untuk tahun-tahun kedepannya.

Oleh M. Rahman