Eddy Soeparno

Politik Damai, Politik Kemaslahatan Umat

Demokrasi semestinya harus mampu membantu bangsa ini untuk mendapatkan akses partisipasi yang sama di dalam politik bagi seluruh warganya. Demokrasi harus mampu membantu seluruh warganya untuk memperoleh jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama; untuk mendapatkan penghormatan atas hak-hak sipil serta aksesnya terhadap kesejahteraan, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang sama; mendapatkan ruang kebebasan menjalankan ibadah dan praktik keagamaannya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing; serta memperoleh kebebasan mendapatkan informasi, berkumpul dan berekspresi, serta menyampaikan aspirasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam sejarahnya kerap harus menghadapi berbagai gejolak politik dan hambatan geografi yang mempengaruhi konsistensi proses pembangunan ekonomi negara yang diharapkan mampu membawa kemajuan, kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh anak bangsanya, tanpa terkecuali.

Kita dahulu sempat mengenal keberadaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan era Bung Karno; demokrasi Pancasila di bawah era Pak Harto; dan kembali menjadi demokrasi liberal di era reformasi.

Selain dikenal sebagai negara ribuan pulau dan negara maritim, Indonesia adalah bangsa yang secara sosial ekonomi dan politik dikenal sangat majemuk, sangat plural. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia tercatat memiliki 17.504 Pulau, 1.340 Suku Bangsa dan 546 Bahasa. Sejauh ini tercatat enam agama yang diakui negara dan mungkin ratusan aliran kepercayaan. Puluhan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu yang bebas serta media yang bebas bersuara. Namun angka kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan luar Jakarta juga masih sangat tinggi. Konon hampir 80 persen uang yang berputar di republik ini hanya beredar di Jakarta.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, khususnya di pasal 28A sampai 28J, adalah pasal yang membahas Hak Asasi Manusia (HAM). Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa siapa saja warga negara Indonesia berhak untuk hidup, mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan hak berpolitik, menghormati HAM orang lain dan mendapatkan kesempatan yang sama secara sosial budaya.

Bebas mendapatkan hak asasi dan hak-hal sipilnya, bukan berarti meniadakan atau mengancam hak asasi orang lain. Dalam politik juga demikian, bebas menyuarakan aspirasi bukan berarti bebas menggunakan cara-cara liberal untuk menunjukkan identitas individualitas atau kelompoknya secara tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi merusak tatanan sosial, merugikan orang lain, atau menzalimi kepentingan umum.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Eddy Soeparno suatu kali mengatakan bahwa siapa saja boleh berpolitik, asal dengan tata cara yang baik, damai, santun dan mementingkan kebaikan bersama.

Politisi sekaligus pengusaha ini menjelaskan bahwa yang penting dari sebuah sistem politik seperti demokrasi adalah membangun kebersamaan sebagai sebuah bangsa melalui kehadiran pemerintah dan kewarganegaraan yang baik, bertanggung jawab dan amanah, serta memajukan kemasalahatan umat dan peradaban yang meninggikan derajat kemanusiaan.

Dalam rangka menciptakan kebersamaan sebuah bangsa ini, adalah penting menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat majemuk dalam payung politik bernama NKRI. Untuk itu, terlepas dari konteks politik pilkada yang memunculkan kasus dugaan penistaan agama yang memancing perlawanan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia perlu menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi, dan tidak melakukan provokasi.

Dengan demokrasi, sesungguhnya para pemimpin dan warganya harus lebih berhati-hati, menjaga, menghormati, membangun solidaritas dan toleransi, saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa, dan saling memperkuat-memberdayakan-mensejahterakan. Itulah peradaban tinggi demokrasi semestinya.

Jadikanlah politik, sebagaimana disampaikan Eddy Soeparno sebagai kendaraan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.