Eddy Soeparno

Pilkada, Demokrasi dan Kebhinekaan

Euforia pesta demokrasi Tanah Air ditandai dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Pilkada DKI Jakarta 2017 sendiri harus memasuki putaran kedua dengan menyisakan dua pasangan calon yang sering kita kenal dengan nama Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Gempuran perang dalam Pilkada DKI ini sangat terasa, lantaran salah satu kandidatnya, yakni Ahok, selaku Gubernur DKI Jakarta, sedang dilanda kasus dugaan penistaan agama, yang akhirnya membuat mayoritas warga Islam. Akibatnya, berbagai aksi protes mulai bermunculan, mulai dari 411 (aksi besar pada tanggal 4 November 2016) hingga 313 (aksi besar pada tanggal 31 Maret 2017) lalu.

Tak lain, aksi protes tersebut merujuk pada tuntunan untuk membui Ahok sebagai bentuk hukuman karena dinilai sudah menistakan agama Islam. Sementara, di sisi lain, banyak juga masyarakat yang tidak mempermasalahkan hal tersebut dan justru menganggap aksi protes bela Islam tersebut telah diintervensi dan dipolitisasi, melihat situasi saat ini telah masuk zona Pilkada DKI.

Alhasil, sejumlah kekhawatiran muncul yang memandang proses demokrasi dalam Pilkada DKI ini sedang menguji kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Meskipun pada sisi lain, isu-isu tersebut juga berpotensi untuk menggoyahkan kebhinekaan bangsa ini. Seperti yang diungkap oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno yang menilai kegaduhan berpotensi memecah persatuan bangsa.

Pesta demokrasi dalam Pilkada DKI juga diperkeruh dengan konten-konten kampanye yang menyerukan kebhinekaan, tetapi yang justru pada sisi lain berdampak pada perpecahan bangsa. Melihat fenomena tersebut, Eddy mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpikir cerdas dalam melihat berbagai persoalan, sehingga tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Menurut Eddy, berpolitik secara dewasa adalah dengan beradu gagasan dan tetap menjaga iklim politik agar tetap kondusif dan tidak gaduh. Jangan sampai mempertaruhkan segala hal terutama mengorbankan warisan kebhinekaan untuk sebuah kekuasaan politik. Karena pergantian jabatan itu adalah hal biasa, sedangkan tetap menjaga ketenteraman, kerukunan, kebhinekaan sebagai bangsa yang utuh, baru merupakan hal yang luar biasa.

[wm]