Eddy Soeparno

Partisipasi, Politik, dan Agama dalam Politik Kita

Kondisi politik nasional menjadi semakin dinamis beberapa waktu belakangan ini. Beberapa menganggap hal ini merupakan kegaduhan yang berpotensi memecah persatuan bangsa, namun beberapa yang lain melihat hal ini sebagai hal baik yang akan semakin mendewasakan masyarakat dalam menilai dan menentukan sikap terkait peristiwa-peristiwa politik.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang terus diberitakan oleh media massa dan menjadi konten viral di media sosial. Peristiwa-peristiwa politik yang dihiasi oleh beragam pernyataan dari para aktor politik dari berbagai lapisan terbukti semakin menstimulus partisipasi publik dalam politik.

Tingkat partisipasi publik dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan politik di dalam suatu negara, terutama negara demokratis. Dalam negara yang menganut demokrasi, masyarakat diberikan edukasi politik tertentu sehingga masyarakat dianggap memahami kondisi politik sehingga mau melibatkan diri secara lebih mendalam dalam proses politik.

Pakar politik, Prof. Ramlan Surbakti menyampaikan bahwa partisipasi politik ditujukan untuk mempengaruhi perilaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, seperti mengajukan alternatif kebijakan dan kegiatan mendukung atau menolak keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah.

Masyarakat yang berkehendak untuk terlibat dalam proses politik bisa memilih salah satu atau lebih saluran politik. Partisipasi politik yang paling aktif adalah dengan bergabung dengan partai politik. Sedangkan saluran lainnya adalah dengan menyampaikan gagasan secara terbuka melalui media massa (dan media sosial) atau dengan mengikuti demonstrasi, petisi, dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan tertentu.

Sebagai contoh adalah demonstrasi pada tanggal 4 November 2016 yang lalu. Demonstrasi yang menuntut proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disebut Ahok. Ratusan ribu orang berkumpul di Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka menuntut agar Ahok yang sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak segera menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keterlibatan ratusan ribu orang dalam Aksi Bela Islam tersebut memang termasuk partisipasi politik karena bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan. Namun bukan berarti demonstrasi tersebut bermuatan politis. Kita harus jelas mengenai hal ini, demonstrasi yang menghendaki Ahok menjalani proses hukum atas dugaan penistaan agama bukan merupakan demonstrasi yang bermuatan politis terkait dengan pencalonan dirinya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya tokoh masyarakat yang dikenal tidak berafiliasi politik tapi turun ke jalan bersama ratusan ribu muslim lainnya yang menyalurkan aspirasi secara damai pada tanggal 4 November 2016 yang lalu. Selain itu, tidak sedikit tokoh politik dari partai politik pendukung Ahok juga terlihat memberikan dukungan untuk aksi damai tersebut.

Dinamika politik selepas aksi damai tersebut bergerak semakin cepat. Diskursus terus bergulir dan berkembang semakin menarik. Adu argumen dan tarik menarik frame setting opini semakin membuat perdebatan di ranah publik semakin menjadi. Pendukung Ahok nampaknya tidak terlalu suka preferensi agama digunakan sebagai salah satu pertimbangan memilih Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu tidak ada yang bisa melarang siapapun untuk menjadikan agama sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memilih kandidat dalam proses demokrasi. Serupa dengan menjadikan latar belakang suku bangsa, pendidikan, profesi, bahkan gender sebagai preferensi yang pada akhirnya pemilih tersebut dapat digolongkan sebagai pemilih rasional.

Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku di seluruh belahan dunia lainnya. Baik di negara yang masih berkembang maupun negara yang sudah mapan dalam menerapkan sistem demokrasi. Kendati begitu, perlu dijelaskan sekali lagi bahwa demonstrasi 4 November 2016 bukanlah gerakan yang dicampuri oleh muatan politik lokal Jakarta, melainkan sepenuhnya aksi masyarakat muslim Indonesia yang menghendaki dilaksanakan hukum yang adil sesuai dengan norma yang berlaku di negara kita.

Kami berharap masyarakat bisa lebih clear memandang persoalan ini. Bahwa dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok merupakan murni pandangan dan pendapat masyarakat muslim Indonesia yang merasa bahwa agamanya telah dinistakan. Meskipun dianggap mempengaruhi popularitas dan elektabilitas Ahok secara signifikan, gerakan tersebut sama sekali tidak terkait dengan pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu, kami menghimbau agar masyarakat dapat lebih cerdas menilai persoalan agar tidak terjadi salah paham yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.