Eddy Soeparno

PAN Serahkan Sejumlah Nama Calon Menteri Kepada Presiden Jokowi

Hiruk pikuk prediksi reshuffle yang sedang marak diberitakan saat ini, dipicu oleh pernyataan Presiden beberapa waktu lalu, yang mana beliau telah mendapatkan laporan terkait kinerja menteri-menterinya dan bahkan sudah memberikan nilai (merah, kuning atau hijau).

Dengan kabar tersebut, sontak menjadi ramai beredar berbagai prediksi politik terkait reshuffle tersebut dari berbagai kalangan, mulai dari politisi partai, lembaga survey sampai pengamat-pengamat politik. Beberapa pendapat juga menyampaikan bahwa reshuffle mutlak dilakukan Presiden dan sebagian menteri layak untuk diganti.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno misalnya, beliau bahkan mengatakan bahwa Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan telah menyerahkan sejumlah nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo. Namun, ia mengaku, tak mengetahui siapa saja nama yang diajukan Zulkifli.

“Yang saya tahu sudah ada beberapa nama yang telah diserahkan Ketua Umum ke Presiden, tetapi saya tidak tahu berapa jumlahnya dan siapa saja mereka,” ujar Eddy pada saat dihubungi Kompas.com.

Eddy mengatakan, nama-nama calon menteri yang diajukan kepada Presiden hanya diketahui oleh Zulkifli yang melakukan komunikasi langsung dengan Presiden. Eddy juga menambahkan, PAN telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontribusi optimal baik di dalam maupun di luar kabinet.

“Apapun keputusan Presiden terkait reshuffle kami terima karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Intinya kami akan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,” lanjutnya.

Seperti itulah kira-kira sikap PAN dalam menghadapi isu reshuffle yang berkembang. Apapun hasilnya ke depan, melakukan atau tidak melakukan reshuffle, ini mutlak keputusan Presiden. Akan tetapi, jika Presiden melakukan reshuffle, maka hal yang harus diperhatikan adalah bukan kepentingan politik atau menyenangkan sebagian golongan, namun benar-benar sesuai kebutuhan kerja kabinet serta sesuai kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Presiden tentu akan mempertimbangkan stabilitas politik yang ada. Tanpa stabilitas politik, tak akan bisa kerja kabinet berjalan secara maksimal. Maka, mengganti menteri berapa kali pun, percuma saja, tetap tak bisa memuaskan publik dan memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Oleh Bondan Harahap