Eddy Soeparno

OTT Mojokerto, Respons PAN soal Kadernya Jadi Tersangka KPK

RILIS.ID, Jakarta— Partai Amanat Nasional (PAN) belum mau berkomentar soal kadernya, Wakil Ketua DPRD Mookerto Umar Faruq, yang ditetapkan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/6/2017) malam.

Untuk sementara, kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno, pihaknya hingga kini masih menunggu informasi terbaru dari ketua DPW PAN Jawa Timur terkait kasus tersebut.

“Setelah saya mengetahui duduk perkaranya dengan jelas, baru saya bisa memberikan tanggapan yang komprehensif,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta,

Karenanya, lanjut lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) ini, PAN masih mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Umar.

“Saat ini, kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah,” pungkas Eddy.

KPK telah menetapkan Umar sebagai salah satu tersangka suap pada OTT yang dilakukan di Mojokerto, Jatim, Jumat malam.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Purnomo (PDIP) dan Abdullah Fanani (PKB) pun ditetapkan sebagai tersangka, selain Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menerima dan memberikan suap terkait persetujuan pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Pemkot Mojokerto 2017 senilai Rp13 miliar.

Adapun dua orang lain yang sempat diamankan serta berperan sebagai perantara, H dan T, masih berstatus saksi. Jumlah uang yang diamankan mencapai Rp470 juta.

Ketiga pimpinan DPRD Mojokerto dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan penerima suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.