Eddy Soeparno

Menuju Perekonomian Indonesia 2017 yang Pro Rakyat

Ekonomi Indonesia saat ini memasuki tren terbaru. APBN 2017 telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen. Namun demikian, resiko dalam mencapai target tersebut juga bergantung dari beberapa faktor. Pertama adalah efektivitas kebijakan pemerintah dalam memitigasi resiko ekonomi ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, keberhasilan reformasi ekonomi yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir.

Target pertumbuhan ekonomi juga harus dikaitkan kepada tantangan-tantangan kedepan seperti belum optimalnya pemerintah dalam meraih dan memanfaatkan pendapatan dari pajak, hal ini juga didukung oleh terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia dan masih rendahnya basis pajak.

Padahal pemerintah sudah merencanakan peningkatan porsi anggaran belanja, khususnya untuk belanja infrastruktur, guna mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah dan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, tantangan berikutnya adalah stagnannya aktivitas sektor swasta yang tercermin dari pertumbuhan kredit yang lambat. Padahal peran sektor swasta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong dan ditingkatkan agar ruang-ruang pembangunan mampu dikolaborasikan bersama pemerintah.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno selaku praktisi ekonomi dan keuangan menilai, dibutuhkan sebuah kebijakan yang mampu menuntaskan target tersebut. Disisi lain, kebijakan tersebut juga harus menjamin adanya keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah harus jeli memformulasikan kebijakan yang mengelaborasi keadaan ekonomi masyarakat kecil dan kondisi ekonomi nasional maupun global.

Menurut Eddy, untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mampu menyerap secara maksimal pendapatan dari pajak. Pertama, pemerintah harus melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Pemerintah harus memberikan stimulus untuk menumbuhkan aktivitas perekonomian yang mendorong adanya investasi.

Investasi tersebut lalu dimanfaatkan melalui pemanfaatan dana repatriasi yang berdampak pada menambahnya kas pajak negara. Pajak yang didapat tentu dapat disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan negara lainnya kepada masyarakat. Selain itu, dana repatriasi dapat disalurkan dalam bentuk investasi di sektor riil. Hal tersebut berdampak pada bergeraknya sektor ekonomi lainnya yang bertujuan pada penyerapan tenaga kerja.

Eddy juga menambahkan hal terpenting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat. Selain mengembangkan target pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memprioritaskan kepentingan-kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang dihasilkan agar terciptanya kemakmuran bagi negara tercinta ini.