Eddy Soeparno

Meniti Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi: Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Sejak awal memegang tampuk kekuasaan, Joko Widodo-Jusuf Kalla telah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut sebagai Nawa Cita. Melalui sembilan agenda prioritas ini, pemerintah ingin mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam dua tahun pertama pemerintahannya, implementasi Nawa Cita diwujudkan dengan memberikan prioritas pada percepatan pembangunan nasional melalui 13 paket kebijakan ekonomi. Pada awalnya, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan paket-paket kebijakan tersebut. Misalnya, implementasi kebijakan yang tidak berjalan maksimal di daerah karena pemerintah daerah memberikan respon yang berbeda-beda terhadap paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan. Catatan kritis juga diberikan oleh berbagai pihak terhadap paket kebijakan tersebut. Salah satunya oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengkritik dua regulasi yang dianggap berpotensi memberangus upaya pemberantasan korupsi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Di tengah-tengah tantangan tersebut, pemerintah ternyata mampu menunjukkan capaian positif dalam penerapan paket kebijakan ekonomi tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui angka pertumbuhan ekonomi yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi dunia, turunnya indeks gini rasio, turunnya angka kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya, beberapa pendekatan yang ditempuh oleh Pemerintahan Jokowi-JK layak mendapatkan apresiasi, di antaranya prioritas pembangunan yang dimulai dari pinggiran dan daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur, rasionalisasi anggaran, dan lain-lain.

Membangun dari Pinggiran
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, secara khusus termaktub dalam butir ketiga Nawa Cita. Beberapa program aksi patut mendapatkan apresiasi, seperti: pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah pinggiran dan perbatasan, yang membuka akses lebih luas bagi warga di wilayah-wilayah tersebut; penyaluran dana desa; dan gebrakan terakhir Presiden Jokowi yang menginstruksikan pemberlakuan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Program-program tersebut penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan yang kesenjangannya saat ini masih cukup lebar. Meski demikian, sejak September 2014 hingga Maret 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio Indonesia telah mengalami tren penurunan.

Proyek Pembangunan Infrastruktur
Komitmen Pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur terus meningkat dengan disusunnya 101 proyek konektivitas yang meliputi pembangunan infrastruktur baik berupa transportasi darat, laut, maupun udara. Komitmen ini juga nampak melalui anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Pada 2017, dana yang dianggarkan untuk infrastruktur sebesar Rp 346,6 triliun atau naik 9,3 persen dari 2016. Di dalam salah satu butir Nawa Cita, salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian ekonomi akan dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, di mana infrastruktur yang baik menjadi salah satu prasyarat bagi bergairahnya sektor ini. Pembangunan infrastruktur juga akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Karena itu, komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastuktur terutama di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan harus terus didorong.

Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty)
Untuk menambah penerimaan APBN, pada 2016 pemerintah telah mencanangkan program amnesti pajak. Meski pada awalnya banyak pihak yang meragukan program ini, namun dengan payung hukum yang jelas, pemerintah mampu merangkul kepercayaan wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya. Deklarasi harta wajib pajak berdasarkan surat penyertaan harta (SPH) dalam program amnesti pajak 2016 mencapai Rp. 3.842 triliun. Hingga 14 Oktober 2016 pukul 17:10 WIB, deklarasi harta wajib pajak dalam negeri mencapai Rp. 2.717 triliun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp. 982 triliun, sedangkan deklarasi repatriasi. Rp. 143 triliun. Dalam program ini, uang tebusan yang diterima pemerintah telah mencapai Rp. 97,5 triliun (Katadata, 2016). Keberhasilan program amnesti pajak harus diikuti oleh reformasi perpajakan dengan memperbaiki sistem administrasi, pendataan, teknologi informasi, dan sumber daya manusianya, agar institusi perpajakan menjelma menjadi lembaga penerimaan negara yang efektif dan kredibel.

Reformasi Birokrasi dan Agenda Penegakan Hukum
Meski berbagai capaian positif telah ditunjukkan dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, kemandirian ekonomi tidak akan tercapai jika percepatan pembangunan tersebut tidak dibarengi dengan langkah-langkah untuk mereformasi birokrasi yang memainkan peran sangat vital dalam pembangunan. Isu profesionalisme dan integritas penyelenggara negara saat ini masih menjadi pertanyaan besar dalam benak publik. Untuk itu, dalam roadmap reformasi birokrasi, yang tertuang dalam Permenpan No. 12 tahun 2015, sasaran agenda reformasi birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tantangan paling berat dalam reformasi birokrasi bukanlah mengubah atau membangun sistem yang transparan dan akuntabel, melainkan mengubah sikap dan perilaku para penyelenggara negara itu sendiri.

Persoalan integritas para penyelenggara negara ini juga beririsan dengan aspek penegakan hukum, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Oleh karena itu, prioritas tahun ketiga Jokowi-JK yang memberikan fokus pada reformasi hukum patut didorong dan diapresiasi. Untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, proses penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh tebang pilih. Pemerintah, melalui aparat penegak hukumnya, harus bisa membuktikan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia tidak hanya ‘tajam ke bawah dan tumpul ke atas’, melainkan dijalankan sesuai dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini juga mensyaratkan adanya independensi dari institusi penegak hukum, termasuk bebas dari kepentingan dan agenda politik dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang sedang berjalan. Jika dua prasyarat ini bisa dipenuhi, paket kebijakan reformasi hukum yang terdiri dari penataan regulasi, reformasi lembaga penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum ini diharapkan bisa menjadi tumpuan harapan bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.