Eddy Soeparno

Menciptakan Negara Berkeadilan

Keadilan adalah keadaan dimana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak-hak yang harus mereka dapatkan dan adanya pemerataan dalam bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan tidak mengenal suku, ras atau golongan tertentu saja yang ada di bumi pertiwi ini.

Di indonesia sendiri, keadilan dituangkan dalam dasar negara Pancasila. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah penegasan dan komitmen bangsa ini atas nama keadilan. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima ini menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan, dan disintegrasi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan juga dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antar golongan. Akibatnya, hal ini akan menyebabkan perpecahan wilayah di Indonesia. Sementara dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebabkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat.

Dalam suatu kesempatan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan secara umum rasa keadilan, baik hukum maupun ekonomi di negeri ini cukup baik, namun belum cukup memuaskan.

Eddy masih melihat di berbagi daerah mengalami masalah ekonomi, sosial, dan hukum. Keadilan adalah persyaratan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara Indonesia. Pada akhirnya diperlukan upaya konkret dan tepat untuk menghindari ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna menciptakan negara berkeadilan dibutuhkan support seluruh elemen masyarakat terutama dari penyelenggara negara/pemerintah. PAN sebagai partai reformasi mengarahkan seluruh kadernya, baik di eksekutif dan legislatif, untuk membuat program yang menciptakan keadilan bagi masyarakat. Terutama dalam pendidikan, pemerintah harus memberikan kesempatan seluas-luasnya dan menjamin seluruh anak bangsa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, terjangkau, tanpa ada pembedaan sedikit pun antara anak yang mampu dan yang tidak.

Menanggapi soal keadilan hukum, Eddy menjelaskan keadilan hukum tidak akan membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, terpelajar atau orang awam, tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan suku dan agama, karena dihadapan hukum semua adalah sama. Konsep persamaan ini tidaklah menyingkirkan adanya pengakuan tentang kelebihan, yang dapat melebihkan seorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidak boleh membawa pada perbedaan perlakuan atau penerapan hukum pada dirinya.

Salah satu yang menghambat Indonesia menjadi negara berkeadilan adalah masih adanya oknum pejabat dan politisi yang bermental korup. Eddy menerangkan PAN memberikan pelatihan dan pendidikan bagi kadernya untuk menciptakan kader yang berintegritas dan amanah. Agar saat kader PAN tersebut diberikan amanah dapat menjalankannya dengan baik terutama dalam menciptakan negara berkeadilan. Pengkaderan partai politik yang baik akan memengaruhi cepat atau lambatnya upaya menciptakan negara Indonesia yang berkeadilan.

[mrh]