Eddy Soeparno

Mempergunakan Dana Tax Amnesty Untuk Kesejahteraan Rakyat

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digulirkan pemerintah sejak bulan juni yang lalu telah membukukan nilai pengungkapan harta mencapai Rp 3.999 triliun sampai hari Selasa 13 Desember 2016. Dengan jumlah Wajib Pajak (WP) yang sudah menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) tercatat sebanyak 499.379 WP. Angka ini terdiri atas deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 2.868 triliun, deklarasi luar negeri Rp 988 triliun, dan pengalihan harta dari luar ke dalam negeri (repatriasi) mencapai Rp 144 triliun. Sementara uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan senilai Rp 95,7 triliun. Paling banyak berasal dari WP Orang Pribadi Non-UMKM Rp 80,9 triliun, kemudian disusul WP Badan Non-UMKM dengan uang tebusan Rp 10,6 triliun, Wajib pajak orang pribadi UMKM Rp 3,98 triliun, serta wajib pajak badan UMKM Rp 254 miliar.

Melihat capaian dari jumlah orang yang mengikuti program tax amnesty, banyak orang menilai program ini cukup berhasil. Walaupun masih banyak lagi yang harus diperbaiki untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program tax amnesty. Selanjutnya bagaimana mempergunakan dana tax amnesty untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang tebusan sejumlah Rp 95,7 triliun ini harus dipergunakan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin.

Menurut Eddy Soeparno, Sekertaris Jenderal DPP PAN dana yang telah masuk dari program pengampunan pajak harus digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Dana tersebut harus bisa menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang tebusan pengampunan pajak harus digunakan ke sektor-sektor penggerak ekonomi atau ke sektor yang memiliki multiple effect (efek berganda) kepada masyarakat.

Eddy Soeparno yang juga ahli ekonomi dan keuangan menyarankan sektor-sektor seperti pembangunan infastruktur, industri, pertanian dan pengembangan BUMN ialah sektor-sektor yang memiliki efek berganda bias dikembangkan pemerintah dengan dana tebusan tax amnesty. Bisa kita ambil contoh Efek berganda dari pengembangan infrastruktur yaitu selain bisa menyerap tenaga kerja informal dan nonformal pembangunan infrastruktur bisa menumbuhkan wirausaha disekitar pembangunan infrastruktur tersebut. Apabila project pembangunan infrastruktur maka akan semakin mempermudah untuk pengembangan bisnis dan usaha yang tentu saja sangat positif bagi kemajuan ekonomi kita.

Dana tebusan tax amnesty bisa menjadi modal tambahan bagi BUMN-BUMN untuk menjalankan beberapa projectnya. Tambahan modal ini sangat penting bagi BUMN-BUMN guna mengembangkan bisnisnya. perkembangan bisnis dari BUMN-BUMN sangat diharapkan karena memiliki kebaikan yang banyak, terutama keuntungan dari perusahaan-perusahaan plat merah ini bisa menambah devisa negara kata Eddy Soeparno politisi asal cirebon ini. Kalau bisa BUMN yang diberikan modal dari dana tebusan pengampuan pajak ialah BUMN yg padat karya dan berprospek bisnis bagus. Sehingga dengan tambahan modal tersebut BUMN lebih mendapatkan banyak keuntungan dan dapat menyerap lapangan kerja yang banyak.

Program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah sampai dengan tahun 2017 bertujuan guna mengumpulkan dana dari masyarakat yang belum terdaftar dalam surat pernyataan harta yang dikirim ke direktorat jenderal pajak RI. Eddy Soeparno yang dikenal politisi santun dan merakyat ini mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pengampunan pajak ini  lebih besar lagi dan sosialisasi terhadap program ini oleh direktorat jenderal pajak dan kementerian keuangan harus lebih ditingkatkan supaya capaiannya bisa melebihi target yang dicanangkan. Dengan banyaknya masyarakat berpartisipasi dalam pengampunan pajak maka dana tebusan akan semakin besar. Semakin besarnya dana tebusan maka bisa dipergunakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat jelas Eddy Soeparno.