Eddy Soeparno

Membangun Demokrasi yang Sehat dan Bermanfaat

Sejak era Kemerdekaan Republik Indonesia, pelaksanaan sistem demokrasi sudah diterapkan. Sekilas tentang penerapan sistem demokrasi di Indonesia, pada tahun 1945-1959 Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Sistem demokrasi ini dianggap tidak stabil sehingga program dari suatu negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.Pada tahun 1959-1965, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin yang lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer.

Pada era Orde Baru yakni 1966-1998, Indonesia mengubah kembali sistem demokrasi ke arah demokrasi pancasila yang bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Namun pada praktiknya, yang terjadi adalah sebuah rezim otoritarianisme dalam politik Indonesia. Selanjutnya, pada Orde Reformasi yakni dari tahun 1998 hingga saat ini, sistem demokrasi di Indonesia menuju pada sistem demokrasi liberal.

Tantanganya pada era paska reformasi ini adalah kemunculan kekuatan oligarki politik ekonomi dan dominasi ekonomi neo liberal yang berpotensi menghadang agenda-agenda kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi. Akibatnya kemandirian nasional dan kesenjangan sosial semakin rentan dan mengancam jika negara tidak kunjung mampu memainkan perannya sebagai regulator dan menjamin keberpihakanya pada ekonomi rakyat.

Demokrasi jangan hanya dipandang sebagai prosedur kelembagaan semata. Demokrasi harus menjamin terwujudnya sebuah pemerintahan efektif sekaligus partisipasi rakyat secara lebih otentik dan positif. Demokrasi harus melibatkan rasionalitas dan pemberdayaan. Sehingga yang terjadi bukan mobilisasi, emosional tapi partisipasi dan rasional akal sehat.

Partisipasi rakyat harus terinstitusionalisasi, yakni melalui partai politik, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah pun dalam hal ini agar responsif terhadap masukan rakyat dan mampu terkontrol dengan output peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan kata lain meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas akan membuat demokrasi menjadi sehat dan bermanfaat. Pemimpin dan kebijakan yang lahir dari rahim demokrasi yang sehat akan terjamin kualitas dan kemuliaannya.

Seperti yang dikatakan oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, bahwa sistem demokrasi Indonesia mampu membuka ruang bagi masyarakat Indonesia untuk melihat secara lebih jelas calon pemimpin yang akan mereka pilih. Artinya sistem yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik.

Eddy juga menambahkan bahwa dibutuhkan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik, serta keteladanan. Dengan kualitas manusia yang baik, kualitas demokrasi Indonesia akan pula bertambah baik. Politik yang muncul adalah politik yang sehat dan bermanfaat.