Eddy Soeparno

Ketika Demokrasi di Indonesia ‘Kebablasan’

Hakikat demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Wakil-wakil rakyat yang terpilih wajib memperhatikan kepentingan dan mewujudkan kebutuhan rakyat sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sistem demokrasi dipilih di Indonesia karena kedaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Rakyat diberi kebebasan untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwasannya demokrasi di Indonesia sudah ‘kebablasan’. Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, jikalau demokrasi ‘kebablasan’ ini terus berjalan, maka hal tersebut dapat menjadi sumber untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Berbagai pendapat dan spekulasi terkait konsep demokrasi ‘kebablasan’ ini pun kemudian banyak bermunculan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno. Eddy justru cenderung setuju dengan istilah ‘demokrasi kebablasan’ tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini beralih dari pemerintahan autokrasi ke demokrasi bebas, di mana setiap individu memiliki hak memilih dan menyuarakan pendapat.

Memang benar, bahwasannya dewasa ini Indonesia beralih dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung. Hingga menciptakan konsekuensi politik ‘tarung bebas’ yang berbeda dengan spirit perwakilan dan musyawarah mufakat sebagaimana diusulkan para pendiri republik ini. Demokrasi yang kebablasan terjadi karena sistem belum menunjang sepenuhnya. Baik karena para aktornya atau bahkan sistem yang ada tidak menunjang.

Namun sekiranya, demokrasi ‘kebablasan’ ini dapat menjadi refleksi bangsa ini tentang sudah sejauh mana proses demokrasi ini terjadi. Demokrasi ‘kebablasan’ dapat menjadi pelajaran dan ujian besar bangsa Indonesia, untuk mengukur seberapa dewasakah bangsa ini untuk melaksanakan sistem demokrasi.

Eddy mengingatkan kita kembali, esensi demokrasi adalah pemilihan yang bersih dan pemilihan yang jujur, esensi demokrasi adalah hak untuk memilih dan bebas berekspresi. Demokrasi bukanlah dengan menghalalkan segala cara dan bukan dengan bentuk-bentuk penyimpangan demokrasi lainnya.