Eddy Soeparno

Kerawanan Sosial Menjelang Pilgub DKI 2017

Kerawanan sosial diprediksi meningkat seiring mendekati putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Kerawanan ini terkait keresahan sosial yang berkepanjangan akibat proses konflik dari perbedaan pilihan dan dukungan politik. Kerawanan sosial harus di antisipasi jangan sampai membesar dan karena itu harus dilakukan tindakan pencegahan agar jangan sampai bersinggungan dengan hal-hal yang memicu perpecahan.

Kerawanan Sosial dapat terbentuk dalam berbagai macam, seperti kerawanan ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, hankam dan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis DKI Jakarta sebagai pusat pertarungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta kalau mengalami gangguan keamanan, segera memberi dampak negatif ke seluruh lini kehidupan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Eddy Soeparno Sekertaris Jenderal DPP PAN mengatakan untuk para warga Jakarta tetap waspada akan kerawanan sosial di tengah pesta demokrasi Pilkada DKI 2017. Kesenjangan ekonomi, pasti dijadikan isu sentral dalam kampanye pilgub 2017 di DKI Jakarta. Media pasti memberitakan hal tersebut, sehingga kerawanan sosial pasti meningkat luar biasa karena hal tersebut berkaitan erat dengan rasa keadilan masyarakat.

Akar dari semua kerawanan sosial itu adalah politik pembangunan yang terlalu menekankan kemajuan fisik, mengabaikan kemajuan jiwa. Padahal, membangun badan tanpa jiwa laksana membangun istana pasir yang mudah dihempas gelombang. Usaha ”penyembuhan sosial” harus dilakukan dengan memahami secara sosiologis mengapa krisis multidimensional itu terjadi. Eddy, sapaan akrab Sekjen PAN ini berharap masyarakat memilih pemimpin yang dapat membangun jiwa masyarakat dan menjadi solusi dalam kerawanan sosial, bukan malah menjadi pemantik kerawanan sosial.

Menurut teori konflik nilai, masalah sosial terjadi karena benturan nilai. Kompetisi budaya dan ideologi serta tipe-tipe kontak antar kelompok dalam masyarakat menyulut ketegangan sosial. Perebutan pengaruh antar pendukung liberalisme dan fundamentalisme, antar pemeluk agama, antara nilai-nilai asing dan lokal menimbulkan polarisasi sosial dan pengerasan identitas kelompok.

Saling serang antar pendukung yang terlalu membabi buta akan meningkatkan kerawanan sosial di masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu menurut Eddy setiap tim sukses pasangan no 2 dan 3 jangan saling menyerang pribadi tapi serang lah programnya. Dengan begitu konflik dapat diminimalisir.

Masalah kemiskinan akan menjadi isu dalam pilgub 2017. Kalau isu tersebut menyeret dan memprovokasi masyarakat miskin yang bermukim di kawasan padat, dan kumuh, maka kerawanan sosial akan meningkat luar biasa, konflik bisa meledak, karena semua kawasan yang dikategorikan padkumis (padat, kumuh dan miskin) merupakan hotspot konflik sosial.

BPS DKI Jakarta telah memotret sepuluh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPKS (indeks potensi kerawanan sosial) tertinggi, yaitu Kelurahan Kampung Rawa (44,78), Kalibaru (44,34), Penjaringan (43,21), Galur (43,11), Kampung Melayu (41,87), Ancol (40,00),Tanah Tinggi (39,73), Kartini (38,47), dan Manggarai (37,66), serta Lagoa (37,45).

Menanggulangi konflik sosial, Eddy berharap masyarakat tetap kondusif, berkampanye secara jujur dan sehat. Jaga kebhinekaan dan junjung tinggi perbedaan dan persatuan. Jakarta yang aman dan damai adalah harapan kita semua jangan sampai karena perbedaan pilihan dapat merusak tatanan sosial yang sudah ada.

[mrh]