Eddy Soeparno

Kadernya Terkena OTT, Ini Tanggapan Elite PAN

Jawapos.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka pasca dihelarnya OTT di Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat (16/6).
Mereka yang ditetapkan tersangka adalah, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

‎Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, sampai saat ini partainya tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah terhadap Umar Faruq.

Eddy mengaku dirinya belum mengetahui secara detail bahwa kadernya menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Wiwiet Ferbriyanto.

“Saya belum bisa memberikan tanggapan yang konperhensif,” kata Eddy kepada JawaPos.com, Sabtu (17/6).

Sekadar informasi, selain tiga orang pimpinan DPRD itu KPK juga ‎menetapkan tersangka Kadis PU Pemkot Mojokerto Wiwiet Febriyanto.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Purnomo, Abdullah dan Umar diduga telah menerima suap dari Wiwiet.

Hal itu dilakukan agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektonika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017. Nilainya sekitar Rp 13 miliar.

Dalam OTT ini, lembaga antirasuah menyita uang sebesar Rp 470 juta dari beberapa pihak. Diduga senilai Rp 300 jut‎a merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Wiwiet kepada anggota dewan.

Sedangkan uang lainnya sebesar Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.

Atas perbuatannya, Wiwiet selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima, tiga pimpinan DPRD Mojokerto itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atua Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 juta ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menurut Basaria, KPK juga menangkap dua orang yang diduga sebagai perantara berinisial T dan H. Meski demikian, keduanya masih diperiksa dan masih berstatus saksi.