Eddy Soeparno

Hukum Berkeadilan Untuk Semua Elemen

Persamaan di depan hukum atau equality before of law mengharuskan setiap warga negara diperlakukan sama dan adil, tanpa pandang bulu oleh negara terutama aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi. Prinsip persamaan warga negara di depan hukum atau equality before of law adalah jaminan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban oleh karena itu hukum tidak membeda-bedakan orang dalam mendapatkan hak dan kewajibannya di bidang hukum.

Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Bangsa Indonesia tetap memandang keadilan dan norma-norma kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sesuatu yang luhur dan suci, yang dapat memberi ketenteraman dan ketenangan lahir dan batin, karena keadilan memang merupakan kepentingan utama dalam kehidupan manusia.

Menyangkut masalah keadilan hukum ini Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno berpendapat Indonesia adalah negara hukum dan seluruh elemen bangsa berkomitmen menjadikan hukum (dan bukan kekuasaan) sebagai panglima. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Belum lama ini Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah perlu secara tegas mengambil upaya hukum untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menanggapi masalah ini Eddy sapaan akrab Sekjen PAN ini berkata UU Ormas telah mengatur tata cara pembubaran ormas, sehingga tata laksana pembekuan bahkan pembubaran organisasi kemasyarakatan sudah diatur secara jelas dan rinci. Adanya surat peringatan 1 dan 2, diputuskan oleh pengadilan dan lain-lain.

Selain itu Eddy menjelaskan Pembubaran ormas yang menyimpang dari amanat UU tersebut justru tidak menyelesaikan masalah, namun berpotensi melahirkan polemik dan masalah baru. Pemerintah harus bersikap hati-hati dengan terlebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya. Pembubaran HTI akan menimbulkan kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang pahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila.

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa. Eddy berharap bahwa pemerintah senantiasa bertindak arif dan bijak dalam menyikap berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua.

[mrh]