Eddy Soeparno

Evaluasi Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK

Pada Jumat 20 Oktober 2016, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genap berusia 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, wajar kepemimpinan politik di mana pun akan menuai pro dan kontra. Sesungguhnya yang terpenting bagi pemimpin dalam sebuah proses politik adalah keberanian dan ketegasan mengambil keputusan yang terbaik untuk negara-bangsanya.

Meski pada awalnya beberapa keputusan politik dinilai tidak konsisten dan kontroversi, Jokowi tidak berhenti ‘belajar’ secara cepat, membangun stabilitas politik, mendorong perekonomian dengan sejumlah regulasi dan cerdas memperbaiki kinerjanya sembari fokus dengan program pembangunan infrastruktur secara nasional.

Dengan Tagline “Kabinet Kerja Nyata” yang diusung, Jokowi-JK tampaknya dalam dua tahun ini ingin menunjukkan komitmennya pada pembangunan infrastruktur seperti transportasi publik, jalan, pelabuhan, jembatan dan bandara yang memang nyaris tak tersentuh sekian lama. Perbaikan dan ketersediaan infrastruktur yang baik diyakini akan memperbaiki ekonomi nasional, keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih merata.

Dalam aspek polhukam, Juli 2016, Jokowi menggandeng Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri pengganti Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Presiden Jokowi berharap dengan adanya Tito sebagai Kapolri maka reformasi dan regenerasi di tubuh Polri dapat berjalan secara lebih baik. Polri pun dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan berkualitas melayani-mengamankan warga masyarakat.

Pada pemerintahan Jokowi-JK juga telah diluncurkan tiga kartu untuk warga yang tidak mampu, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dari ketiga kartu yang diadakannya ini, Jokowi berharap agar masyarakat Indonesia semakin mudah memperoleh fasiltas pendidikan dan kesehatan di negerinya sendiri. Jokowi juga menargetkan hingga akhir tahun 2016, seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu sudah memiliki kartu ini.

Tentu yang paling fenomenal adalah pelaksanaan Tax Amnesty. Program Tax Amnesty dinilai mampu menambah kas negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 %. Langkah pemerintah dinilai tepat dalam menerapkan program Tax Amnesty, sebab kebutuhan dana yang cukup mendesak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Program Tax Amnesty pada periode pertama pun dinilai cukup berhasil karena mampu mengumpulkan dana total uang tebusan sebesar Rp 97,2 triliun. Jumlah angka yang terbilang cukup fantastis merupakan perolehan uang tebusan terbesar di dunia sejak 5 tahun terakhir. Dana hasil pajak yang terkumpul tersebut sangat bermanfaat, bila digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur.

Tepat 2 tahun dalam kepemimpinannya, Presiden Jokowi juga telah meresmikan program BBM satu harga untuk wilayah Papua pada Selasa (18/10/2016). Meski Dalam hitungan Pertamina, perusahaan minyak negara itu akan rugi sekitar Rp800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain, namun Jokowi beralasan baha program ini diresmikannya demi keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia.

Jokowi beranggapan bahwa Pertamina mampu mengemban tugas ini melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya. Sebelum program sama harga ini diterapkan, harga BBM di Papua sangat jauh diatas rata-rata harga nasional. Jika di Jawa harga per liter hanya Rp 6.450 maka di Papua per liter harganya mencapai Rp 60.000 hingga Rp Rp 100.000. Hal ini menarik perhatian Jokowi untuk memberi keadilan warga negara.

Ada delapan wilayah di Papua yang akan diterapkan BBM Satu Harga oleh pertamina. Wilayah tersebut diantaranya adalah pegunungan Arfak di Papua Barat, Kabupaten Tolikora, Yahukimo, Illaga di Kabupaten Puncak, Nduga, Memberamo Jaya, Memberamo Tengah dan Kab Intan Jaya. Kebijakan Jokowi terkait program BBM satu harga ini tentu mendapat sambutan positif dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Presiden Jokowi didukung secara penuh oleh rakyat namun masukan berupa kritik yang tulus juga bagian dari partisipasi suara rakyat yang positif untuk membangun negara-bangsa Indonesia. Pemerintah yang baik tidak boleh menjauhkan diri dari masukan dan kritik dari rakyat. Tapi juga pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang memiliki arah dan ketegasan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan seluruh rakyat. Seperti yang diungkap oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, pemerintahan harus senantiasa dikawal agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Oleh Fifit Nayla