Eddy Soeparno

Eddy Soeparno Ingin Warga Disabilitas Mendapatkan Hak yang Adil

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno mengeluhkan masih minimnya infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Eddy Soeparno ingin penyandang disabilitas mendapat hak yang sama seperti masyarakat biasa.

“Fasilitas yang tersedia saat ini belum memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas,” kata pria yang akrab disapa Kang Eddy, di Cianjur, Sabtu (12/1/2019).

Politikus PAN itu menyebutkan jangan sampai ada pengabaian terhadap disabilitas.

Eddy Soeparno tidak ingin disabilitas mengalami diskriminasi ketika berada di tempat umum.

“Fasilitas disabilitas itu harus disiapkan tanpa diminta. Harus dibangun tahap demi tahap,” kata Eddy Soeparno.

Fasilitas yang biasa digunakan oleh masyarakat umum juga digunakan oleh disabilitas.

Halte, moda transportasi, dan jembatan penyeberangan orang (JPO), lanjutnya, harus dibangun ramah disabilitas.

Lebih lanjut, Kang Eddy menginginkan hak-hak penyandang disabilitas dijamin negara.

Maka dari itu, perlu perhatian lebih bagi penyandang disabilitas.

“Disabilitas memiliki hak dari negara, mulai hak di ruang publik hingga hak pribadi masing-masing,” ucapnya.

Terakhir, Kang Eddy ingin penyandang disabilitas mendapat akses kesehatan khusus.

Mulai dari pengobatan hingga kemudahan mendapatkan fasilitas di rumah sakit.

“Penyandang disabilitas butuh perhatian khusus terutama di bidang kesehatan,” ujarnya.

Menurut World Economic Forum (WEF) dalam Laporan Pembangunan dan Pertumbuhan Inklusif 2017 (The Inclusive Growth and Development Index 2017), Indonesia berada pada peringkat 22 dari 79 negara berkembang.

Peringkat ini berada di bawah Thailand (12), Tiongkok (15), dan Malaysia (16).

Menurut WEF, Indonesia memiliki masalah ketimpangan yang serius, yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai indikator inklusi (inclusion) yaitu 3,57 (dari skala 1 terendah dan 7 tertinggi), meliputi ketimpangan dalam pendapatan bersih (net income inequality), ketimpangan kemakmuran (wealth inequality) dan tingkat kemiskinan (poverty rate).
Sumber : Tribun Jabar