Eddy Soeparno

Dukung Anies-Sandi, PAN mau gubernur DKI jadi teladan warga

Merdeka.com – Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendeklarasikan dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Deklarasi digelar di kantor DPP PAN, Rabu (22/3) kemarin.

Meski demikian, partai yang didirikan oleh Amien Rais ini tak memiliki kontrak politik dengan Anies-Sandi. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku partainya hanya mau pemimpin Jakarta nantinya melayani rakyat dan amanah menjalankan tugasnya. Selain itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin memiliki lagi gubernur yang tidak bisa jadi panutan bagi warganya, kita memberikan amanat yang cukup berat. Itu jauh lebih berat daripada kontrak di kertas yang tidak ada sanksinya, hanya sanksi sosial kita berikan,” kata Eddy Soeparno.

Menurutnya, keputusan memberi dukungan kepada Anies-Sandi telah melalui sejumlah proses. Selain itu, keputusan tersebut sesuai aspirasi kader PAN.

“Penelaahan visi misi ditambah aspirasi konstituen, ormas basis PAN dan kader PAN sendiri. Apa yang dikehendaki,” kata Eddy.

Dia menegaskan, dengan dukungan tersebut, PAN memiliki sikap politik yang jelas di Pilgub DKI. Pihaknya akan menggerakan relawan untuk memenangkan Anies-Sandi di putaran kedua.

“Kita gerakan relawan kita, masyarakat yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak pilih pada putaran pertama akan kita ajak mendukung paslon Anies-Sandi,” katanya.

Sementara soal hubungan dengan partai koalisi pendukung Agus-Sylvi, dia mengatakan pasca Agus-Sylvi tak lolos putaran kedua, partai koalisi pendukung Agus-Sylvi sepakat buat menentukan sikapnya masing-masing di putaran kedua.

Pihaknya menghormati keputusan Demokrat yang memilih netral di putaran kedua. Namun, PAN memiliki keputusan politik sendiri yakni mendukung Anies-Sandi.

“Teman-teman Demokrat punya pertimbangan sendiri, kita hormati keputusan mereka. Saya rasa itu keputusan yang terbaik kepada parpol yang bersangkutan,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan masalah pilkada berbeda dengan urusan koalisi pemerintahan Jokowi-JK. “Terkait sebagai parpol pendukung pemerintah mendukung kebijakan pemerintah, misalnya legislasi DPR, pembangunan infrastruktur, tetapi yang namanya pilkada tidak serta merta bukan dukungan terhadap pemerintah independensi partai,” katanya.

[dan]