Eddy Soeparno

Diklaim Masuk Sekber Gerindra, Sekjen PAN: Tidak! Kami Komunikasi dengan Siapapun

Beberapa waktu lalu, Politikus Gerindra Andre Rosiade sempat mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) telah setuju bergabung dengan Anggota Badan Komunikasi Sekretariat Bersama (Sekber) artai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Andre mengklaim hal ini dikatakan karena Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PAN Eddy Soeparno dianggaap telah setuju bergabung dengan Sekber Gerindra-PKS dan menyampaikannya kepada Wakil Ketua Umum Gerindra, Sandiaga Uno pada beberapa waktu lalu.

Menampik hal tersebut, Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini memberikan tanggapan bahwa Eddy Soeparno tidak pernah memberikan pernyataan perintah untuk bergabung dengan Sekber Gerindra ataupun PKS. Faldo juga menegaskan, arah koalisi PAN sepenuhnya menjadi wewenang Zulkifli Hasan, selaku Ketua Umum PAN. Geram dengan klaim tersebut, Faldo menyindir mungkin Andre  Rosiade sudah merasa mengenal PAN dengan baik, sehingga bisa berasumsi dengan berlebihan.

Faldo menegaskan, saat ini kader-kader PAN tengah fokus merapatkan barisan untuk menjaring pikiran rakyat, untuk dipejruangkan, untuk dilindungi, disbanding sibuk membicarakan sekber-sekberan. Faldo mengungkap, PAN pasti akan memutuskan pada waktunya untuk memilih Presiden yang akan memimpin rakyat Iindonesia selama lima tahun itu.

Menurut Faldo, sikap politi Sekber sama sekali tidak mewakili PAN. Partai berlambang matahari putih itu sebenarnya bisa saja bergbaung dengan Sekber, tapi ada syarat yang harus dipenuhi Gerindra dan PKS. Namun, karena PAN tidak mau terjebak dengan kepentingan politik segelintir orang, maka PAN tidak mengambil langkah gabung dengan sekber-sekber itu, kecuali jika Sekber Gerindra-PKS mau mendukung Zulkifli Hasan sebagai Calon Presiden, pasti PAN akan mengumumkan bergabungnya itu secara resmi, karena itu amanat institusi partai.

Lebih tegas, Faldo juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang kerap mengklaim keberpihakan PAN agar tidak mengganggu fokus semua kader partai yang sedang bekerja. Dia menilai ada banyak persoalan yang jauh lebih penting untuk diselesaikan ketimbang terlalu dini meributkan dukungan pilpres nanti.

Sementara itu, Eddy Soeprno sendiri juga membantaha atas klaim sepihak seorang Andre Rosiade yang menyatakan bergabungnya PAN ke dalam Sekber yang digawangi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daeraj DKI Jakarta Gerindra, M Taufik tersebut. Bahkan, Eddy sempat kaget dengan pernyataan yang disampaukan Andre.

Eddy mengaku, sejauh ini Partai Amanat Nasional belum menentukan kemana arah dan sikap politiknya untuk Pilpres 2019 mendatang. Hingga saat ini, menurut pengakuan Eddy partainya masih membuka berbagai alternatif kandidat yang memungkinkan untuk menjadi calon presiden RI pada Pilpres 2019. Eddy juga berasumsi bahwa partai-partai lain pun masih dapat mengubah arah dukungannya mengingat waktu yang masih lama.

Sejauh ini, PAN masih membuka semua opsi dengan siapapun. Baik dengan Prabowo Subianto, atau dengan beberapa nama lainnya yang memang sudah memberikan sinyal untuk maju di Pilpres 2019 nanti, seperti Gatot Nurmantyo, Tuan Guru Bajang, Agus Harimurti Yudhoyono, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tidak hanya dengan personal saja, PAN juga masih membangun komunikasi dengan berbagai partai politik. Diantaranya yang sudah ditemui adalah partai Golongan Karya yang diketuai oleh Airlangga Hartarto, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga yang lainnya.

Tidak hanya PAN tentunya, beberapa partai lainnya juga belum memberikan keputusan secara formal kemana arah dukungannya untuk Pilpres 2019 nanti, misalnya sebut saja partai Demokrat dan ada beberapa partai lainnya. Jadi, rasanya tidak ada yang aneh dengan pilihan PAN yang sampai sekrang juga belum memutuskan kemana akan memilih dan mendukung salah satu calon di Pilpres 2019, karena waktu yang masih dinamis seperti saat ini. Lebih dari itu, tentunya untuk memilih seorang Presiden Partai juga tidak boleh ‘grusa-grusu’ asal pilih. Tetapi juga harus menimbang kredibiltas dan kemampuannya untuk memimpin lebih dari 250 juta jiwa di Indonesia.

Klaim dari Andre atas keikutsertaan PAN dalam tim Sekber Gerindra dan PKS memang perlu kita kritisi bersama. Adanya klaim ini tentu memberikan dampak yang luar bisa.  Pertama, klaim ini akan menjadi boomerang sendiri bagi Gerindra jika melihat bantahan dari pihak PAN yang mengatakan bahwa tidak ada atau belum ada keputusan untuk bergabung di Sekber itu.

Kedua, klaim seperti ini juga tidak boleh terjadi lagi di partai-partai lain, sebab bisa menimbulkan kewaspadaan, keucurigaan, atau bahkan Partai yang diklaim bisa ilfeel dengan partai yang mengklaim dirinya, sehingga tidak ada lagi dukung-dukungan, padahal tanpa klaim itu mungkin saja masih bisa menjalin komunikasi dengan baik.

Peristiwa “asal” klaim ini menjadi catatan bagi semua partai, mungkin terkhusus Gerindra dan PDIP yang mana konon Sudah pasti akan mengusung Prabowo dan Jokowi lagi di Pilpres 2019 nanti. Jangan sampai, PDIP juga melakukan kesalahan yang sama yakni mengklaim beberapa partai dengan mengatakan mereka siap mendukung Jokowi di Pilpres 2019 nanti, padahal belum ada pembicaraan sejauh itu.

Saran dari Sekjen PAN terkait kasus asal Klaim ini rasanya harus didengar dan diimplementasikan oleh beberapa partai agar ke depan tidak ada lagi kejadian kasus yang sama. Menurut Eddy, untuk menjaga kestabilan komunikasi politik antar Partai, semua pihak harus saling menghargai satu sama lain. Tidak bisa jika diterus-teruskan misalnya Partai A mengklaim partai B menjadi bagiannya, atau sebaliknya dengan begitu saja. Padahal, kesepakatan belum ada sebelumnya. Hanya karena merasa saling dekat lalu bisa saling mengakui kepemilikan satu sama lain.

Lebih dari itu, di waktu yang masih mencair ini, Eddy berharap beberapa kader Partai turut focus dalam menentukan sikap politik masing-masing partainya untuk menentukan seorang pemimpin yang akan membawa baik atau buruknya Indonesia dalam lima tahun ke depan. Pada intinya, semua harus tetap dalam kondisi tenang dan damai. Jangan hanya, karena Pilpres 2019, banyak partai yang akhirnya terpecah-belah, bahkan kader Partai saling bermusuhan satu sama lain.