Eddy Soeparno

Bersama Pemerintah, PAN Wujudkan Sila Kelima Pancasila

Jelang Idul Fitri 1437 H yang jatuh tanggal 6 Juli kemarin, desas-desus reshuffle Kabinet Kerja mencuat kembali. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan karena dinilai gagal membendung macet saat mudik Lebaran. Seperti diketahui, para pemudik harus antre 30 jam untuk keluar pintu tol tersebut, bahkan keadaan diperparah ketika 17 orang tewas saat mengantre.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Tom Lembong, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Desa Marwan Jafar, Menpan RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, adalah sederet nama yang ikut dalam reshuffle jilid 2 yang dilakukan Presiden Jokowi.

Menurut kabar yang beredar, mayoritas menteri yang akan diganti adalah menteri bidang ekonomi. Bukan tanpa alasan, sejak diterpa krisis akhir 2015 lalu, perekonomian Indonesia seolah belum bisa “bangkit dari kubur”. Berbagai paket kebijakan yang dirilis pemerintah dirasa belum menyentuh rakyat kecil yang sangat merasakan dampak krisis tersebut. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 % juga tidak terpenuhi dan hanya menginjak angka 4,9%.

Spekulasi nama-nama pengganti menteri yang akan direshuffle muncul. Merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar membuat kader kedua partai tersebut dijagokan mengisi jabatan menteri. Banyak kalangan menilai PAN cocok mengisi kursi bidang ekonomi karena memiliki kader yang memang berkualitas di bidang tersebut.

Meski kader PAN dinilai layak mengisi jabatan menteri, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menyerahkan hal itu pada Presiden yang memiliki hak prerogatif. Eddy menegaskan partainya siap menempatkan kader terbaiknya jika dipercaya Presiden Jokowi salah satu punggawa di Kabinet Kerja. Sedangkan jika tidak mendapat kepercayaan mengisi kursi menteri, maka PAN akan tetap “berjalan” bersama pemerintah. Eddy menegaskan bergabungnya PAN ke pemerintah bukan karena hal transaksional, tapi karena visi-misi pemerintah yang sejalan dengan garis perjuangan PAN.

Nampaknya sikap PAN seperti ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam perpolitikan tidak hanya ada sebatas “jual-beli” jabatan dan kekuasaan. Tapi, bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa bersatu membangun negeri ini dengan adil dan makmur sesuai sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Meski mendukung pemerintah, PAN bukan tidak berani mengkritik pemerintah jika memang ada yang salah pada kebijakannya. Tapi, jika kebijakan tersebut diperuntukan untuk rakyat maka PAN akan selalu mendukung. Seperti contoh tax amnesty, meski menjadi pro dan kontra, PAN mendukung kebijakan ini karena dampak jangka panjang kebijakan ini akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian nasional.

Oleh Fadly Rizkiansyah