Eddy Soeparno

Belajar Dari Tax Amnesty, Kebijakan Pemotongan Anggaran Untuk APBN 2017 Harus Realistis

Program tax amnesty terus bergulir hingga kini. Dana yang kembali ke Indonesia paska penerapan kebijakan tax amnesty terus merangkak naik. Dana terakhir yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp 7,66 triliun. Apabila dipersentasekan, Kementerian Keuangan hanya mendapatkan total 0,76 persen dari target pemerintah yaitu Rp. 1.000 triliun. Walaupun target tersebut memiliki tenggat waktu hingga 31 Maret 2017, tetapi kelesuan kebijakan tersebut mulai terjadi. Selain kurang maksimalnya kinerja Kementerian Keuangan dalam melakukan sosialisasi, permasalahan lainnya yaitu kurang berminatnya konglomerat Indonesia terkait kebijakan pemerintah tersebut.

Permasalahan tersebut membuat Partai Amanat Nasional mempunyai keputusan untuk mendukung pemerintah dalam kebijakan ekonomi terbaru yaitu pemangkasan anggaran untuk APBN 2017. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno berpendapat bahwa PAN tetap mendukung pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, tetapi PAN tetap mempunyai catatan terkait proses berjalannya kebijakan pemerintah. Menurut Eddy, pemotong anggaran seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah bersikap realistis terkait dana repatriasi yang mampu diterima. Dari target dana pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun, pria berkacamata tersebut menganggap dana repatriasi yang akan diterima sekitar Rp. 60-80 triliun. Selain itu, permasalahan utama yang di dapat pemerintah adalah sikap ambisius pemerintah tidak disertai dengan pelaksanaanya yang relatif kompleks, terutama dari aspek pembayaran tunai yang wajib dilakukan peserta tax amnesty.

Eddy Soeparno sendiri menganggap bahwa tax amnesty seharusnya mampu membawa angin segar dalam penyusunan APBN 2017 kedepan. Tetapi kebijakan tax amnesty yang berjalan hingga saat ini membuktikan bahwa target yang disusun oleh pemerintah terlalu muluk dan probabilitas pencapaiannya sangat rendah. Walaupun masih ada waktu hingga enam bulan ke depan, tetapi raihan 0,76% target dengan jangka waktu hampir dua bulan sejak kebijakan tersebut diluncurkan dapat dikatakan kurang maksimal.

Oleh karena itu, Eddy Soeparno menanggap kurang maksimalnya pendapatan dari dana repatriasi membuat pemerintah membuat langkah pemotongan anggaran APBN sebesar Rp 133 Triliun. Eddy berpandangan bahwa pemangkasan anggaran adalah langkah tepat pemerintah untuk menjaga kestabilan keuangan negara. Kestabilan tersebut terdiri dari kemampuan negara untuk mengelola utang pemerintah yang besar dengan cara memangkas anggaran negara untuk tahun depan.

Pengelolaan atas dana yang di tahun depan juga diharapkan mampu berjalan sesuai target dan efisien. Kebutuhan utama negara dalam penggunaan APBN seharusnya tidak menganggu aliran dana untuk pembangunan, khususnya infrastruktur wajib untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas lima persen.

Selain itu, poin terpenting yang dipaparkan terkait kebijakan ekonomi pemerintah tersebut adalah penyusunan anggaran harus dilakukan secara teliti dan se-realistis mungkin dengan melihat fakta yang ada di lapangan. Eddy berpandangan bahwa dengan sikap realistis, maka penyusunan target akan lebih maksimal dan probabilitas pencapaian akan lebih maksimal. Eddy melihat bagaimana APBN pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mampu mencapai target yang telah disepakati, terutama dalam sisi penerimaan negara.

Oleh: Iqbal Yazuwardi