Eddy Soeparno

Bantah Tudingan Andi Arief soal Mahar Politik, Sekjen PAN: Sangat Tendensius

Sekretaris Jendral PAN, Eddy Soeparno angkat bicara soal tudingan mahar politik yang dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief kepada PAN.

Tak hanya PAN, Andi Arief sebelumnya juga menuding bahwa PKS telah menerima mahar politik dari Sandiaga Uno sebesar Rp 500 miliar.

Terkait hal itu, Eddy Soeparno menegaskan jika PAN tidak menerima mahar politik dari siapapun, termasuk dari calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Ia juga mengkonfirmasi, janji atau bahkan penyerahan itu sama sekali tidak benar, tidak pernah ada, tidak pernah dibahas, apalagi diserah terimakan. Jadi bisa dibuktikan jika pemberitaan yang beredar selama ini adalah hoaks dan sengaja untuk menyerang PAN.

“Jadi apa yang disampaikan itu tidak benar adanya, dan ini adalah pernyataan sungguh-sungguh dari kami, pernyataan resmi,” imbuh Eddy.

Dilanjutkannya, jika tudingan itu adalah polemik yang berkembang menjadi tidak proporsional. Sesungguhnya ia juga tidak mau ikut dalam polemik ini. Karena menurutnya ini adalah polemik yang berkembang menjadi tidak proporsional.

Bahkan, dirinya menilai jika tudingan Andi Arief merupakan pernyataan yang tendensius lantaran telah mempertanyakan integritas dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Padahal bisa dilihat Demokrat menjadi salah satu rekan koalisi, seharusnya tidak ada pemberitaan dan fitnah seperti ini.

“Pada awal ketika cuitan itu keluar, tentu kami merasa terganggu karena nama partai kami disebut. Ini sangat tendesius dan mempertanyakan integritas dari ketua umum kami,” tandas Eddy.

Sebelumnya diberitakan, Waketum Partai Demokrat, Roy Suryo menegaskan jika dirinya dan petinggi Partai Demokrat lainnya tidak tahu menahu soal perintah mahar politik yang dinyatakan Andi Arief.

“Secara organisasi saya tidak tahu kalau ada perintah itu. Bahkan, bukan hanya saya yang tidak tahu, (tapi juga) Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Amir Syamsuddin,” ungkap Roy Suryo.

“Dalam beberapa kali rapat yang saya hadiri, isinya adalah dewan pimpinan pusat dan jajarannya, itu tidak pernah membahasnya,” imbuh dia.

Roy Suryo juga telah memastikan jika dalam struktur partai seperti pengurus harian hingga majelis tinggi pun tidak pernah ada pembahasan.

“Di dalam partai itu kan ada struktur-struktur. Ada struktur dimana dihadiri pengurus harian, yang biasa diisi ketua, wakil ketua, nah di level itu tidak, clear. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin juga mengatakan tidak tahu menahu,” tegas Roy Suryo.

“Sekali lagi yang perlu saya sampaikan juga, kalau dikatakan partai tahu atau tidak, Andi Arief itu mentuit dari akun pribadinya, kalo dia mentuit dari akun Partai Demokrat boleh dikatakan tahu menahu,” tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, menyatakan bahwa pernyataannya di Twitter tentang ‘mahar politik’ Rp 500 miliar adalah perintah partai

“Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai untuk bicara ini,” kata Andi Arief sebagaimana dilansir dari tayangan ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (13/8/2018).

Ketika pembawa acara bertanya apakah pernyataan Andi Arief bisa dipertanggungjawabkan, politisi Demokrat itu tanpa ragu mengatakan, “Iya.”

“Bisa dipertanggungjawabkan, itu sikap resmi kami malam itu untuk mencegah agar tidak terjadi,” imbuh Andi Arief.

Andi kemudian menceritakan bagaimana kronologi keputusan itu diambil.

“Saat itu ramai, ada sekitar 40-an orang, setelah pertemuan kecil, ada pertemuan besar.”

“Hasil rapat menyatakan kita kemukakan saja ke permukaan publik problem sebenarnya kenapa koalisi yang harusnya ideal dari awal 20 hari berjalan tapi di 2 hari menjelang pendaftaran tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.”

“Masalah-masalahnya kemukakan saja, apa yang saya sampaikan adalah masalah yang dihadapi 2 hari menjelang pendaftran capres dan cawapres,” kata Andi.

Aturan mengenai larangan bakal capres dan cawapres memberikan uang atau imbalan kepada parpol dengan tujuan memberikan dukungan telah ditegaskan dalam Pasal 228 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Jika terbukti bersalah, pencalonan bakal capres dan cawapres tersebut dapat dibatalkan.

Tak hanya itu, parpol yang terbukti menerima dana tersebut diberi sanksi berupa tidak dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilu berikutnya.