Eddy Soeparno

Antisipasi Dampak Ganda Dari Pelaksanaan Tax Amnesty

Melihat kondisi perekonomian global yang cenderung belum membaik, hal tersebut berimbas pada sulitnya mencari dana pinjaman dari negara lain. Muncullah program tax amnesty sebagai salah satu alternatif yang dicanangkan pemerintah dalam upaya meningkatkan dana penerimaan negara. Disisi lain, program tax amnesty juga diharapkan dapat membenahi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejak awal pekan ketiga September, program tax amnesty terus mengalami peningkatan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, dana yang sudah dilaporkan mencapai Rp 995 triliun yang ditopang dari dana deklarasi mencapai Rp 940 triliun. Dana tersebut terdiri dari dana deklarasi dalam negeri mencapai Rp 694 triliun dan dana deklarasi luar negeri mencapai Rp 246 triliun. Kemudian, dana repatriasi sebesar Rp 54,9 triliun, serta uang tebusan sebesar Rp 23,5 triliun.

Memang, realisasi program tax amnesty masih jauh dari target. Dana deklarasi dalam program tax amnesty ditargetkan sebanyak Rp 4.000 triliun, dana repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun. Meski demikian, perkembangan program tax amnesty ini harus di apresiasi peningkatannya.

Tax amnesty merupakan kebijakan yang cukup menarik dan layak untuk di apresiasi. Tetapi, kebijakan ini dinilai memiliki sejumlah prospek. Satu hal yang perlu kita waspadai adalah dampak ganda dari pelaksanaan tax amnesty. Sisi positif yang bisa kita petik dari program tax amnesty antara lain menambah jumlah wajib pajak, meningkatkan iklim investasi dan mengurangi penyelundupan pajak. Namun, kecanggihan program tax amnesty bukan berarti tidak memiliki celah.

Kasarnya, seorang wajib pajak besar yang telah mengikuti program ini, setelah diampuni dan diputihkan utang pajaknya, kembali memindahkan uangnya ke luar negeri. Hal tersebut sangat mungkin terjadi jika melihat mekanisme perpajakan di tanah air, apalagi di era sekarang ini sangat mudah untuk memindahkan uang.

Kemudian, tax amnesty ini juga memberikan efek domino seperti berpotensi memunculkan ketidaktaatan pajak masyarakat. Mengapa demikian? Karena tidak jarang masyarakat akan berpikir menunggak pajak dilegalkan, karena adanya program Tax Amnesty. Penyalahgunaan kebijakan ini sangat mungkin terjadi didukung dengan munculnya anggapan bahwa Tax Amnesty tidak adil bagi wajib pajak yang taat dan hanya menguntungkan para penunggak pajak dan lain sebagainya.

Disisi lain, jika setiap masyarakat wajib pajak mengalokasikan sebagian dananya untuk pembayaran pajak, maka jumlah tingkat konsumtif masyarakat akan menurun. Seperti yang diungkap oleh Sekjen DPP PAN sekaligus Praktisi Perbankan dan Keuangan, Eddy Soeparno. Beliau menyatakan, tax amnesty disatu sisi diharapkan akan mendatangkan penerimaan pajak bagi negara, tetapi di lain pihak dapat memperlemah belanja konsumen. Hal tersebut dikarenakan masyarakat akan mengalokasikan dananya untuk membayar uang tebusan tax amnesty, dibanding membeli sepeda motor, kulkas atau melakukan renovasi rumah dan kebutuhan mendasar lainnya.

Untuk itu, perlu adanya antisipasi atas dampak ganda dari tax amnesty. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang harusnya didukung oleh semua pihak. Mematangkan mekanisme terkait syarat, kriteria, sanksi, serta pembenahan kinerja Dirjen Pajak adalah hal penting. Kemudian, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat terutama para wajib pajak bahwa program tax amnesty adalah satu langkah untuk kebaikan bersama. Yang paling krusial, pemerintah Indonesia harus mampu memperbaiki dan menciptakan iklim perpajakan yang baik, guna meningkatkan penerimaan negara dan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pun akan lebih baik.

Oleh Restu U.