Eddy Soeparno

Adu Gagasan Program untuk Pilgub DKI dengan Politik Santun dan Bermartabat

Dalam lintasan sejarah, Kota Jakarta dari sejak abad ke-16 sudah dikenal sebagai pusat perdagangan di bumi Nusantara, yang biasa dikenal dengan Sunda Kelapa. Pada masa Kerajaan Fatahillah (yang lebih dikenal Pangeran Jayakarta), nama Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527, yang sampai saat ini diperingati sebagai hari jadi Kota Jakarta. Cikal bakal Kota Jakarta menjadi pusat pemerintahan bermula dari pendudukan Belanda yang merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang menjadi kedudukan pusat Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Perubahan selanjutnya pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah menjadi Jakarta. Sejak saat itu Kota Jakarta dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan, bahkan peristiwa pergerakan kemerdekaan berpusat di Jakarta. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui tahun 1949, sejak terdaftar menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini DKI Jakarta memiliki berbagai peran dan fungsi spesifik, baik sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan internasional, maupun pusat kegiatan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dari sinilah DKI Jakarta dianggap sebagai barometer atau tolak ukur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan simbol masyarakat Indonesia, dengan kata lain penataan Jakarta adalah penataan masa depan Indonesia.

Jakarta Menunggu Gagasan Program Yang Lebih Jitu
Mengiringi gerak perkembangan dan pembangunan Ibukota Negara, ternyata DKI Jakarta menyimpan kompleksitas masalah, yang bersifat mendalam, sangat rumit, dan kait-mengait sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Mulai dari masalah sosial konflik antar kelompok, pengangguran, urbanisasi sampai masalah-masalah yang tidak kunjung dapat diselesaikan yakni masalah kemacetan, banjir dan pengelolaan sampah. Di samping itu, di tengah gemerlap kemewahan kota, masih banyak warga ibukota yang hidup di bawah garis kemiskinan, hidup tidak wajar dan jauh dari perhatian pemerintah, realita ini menunjukkan terjadi kesenjangan kesejahteraan di DKI Jakarta.

Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017, merupakan momentum yang tepat bagi para calon DKI 1 menyampaikan gagasan program bagi penyelesaian permasalahan ibukota, sekaligus menghadirkan terobosan baru untuk perubahan Kota Jakarta yang lebih baik. Pilgub DKI tahun 2017 niscaya merupakan ajang kompetisi mengadu gagasan program bagi para bakal calon gubenur mendatang. Selain program mendesak untuk penyelesaian masalah klasik di Ibukota, banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah, bakal calon gubernur DKI juga diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih jitu dan tepat untuk permasalahan krusial Ibukota. Pertama, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan tuntutan lapangan kerja di Jakarta tidak link and match dengan kompetensi dan kapasitas pencari kerja. Kedua, pembangunan fisik yang tidak terkontrol, akibat dari regulasi tata ruang kota yang masih terlalu longgar, menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketiga, masalah kesenjangan ekonomi antara Jakarta dan daerah lain di Indonesia, yang disebabkan pembangunan nasional yang terfokus di Jakarta yang berimbas munculnya permasalahan-permasalahan baru di Ibukota semisal urbanisasi dan kawasan-kawasan kumuh.

Namun dari aspek keberagaman dan heterogenitas warga DKI, road map penataan dan pembangunan Kota Jakarta ke depan mesti melalui pendekatan pengakuan eksistensi kebhinnekaan masyarakat Ibukota. Dalam kerangka tujuan tersebut perlu adanya peraturan, pengaturan dan kesiapan birokrasi, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin nilai-nilai luhur Pancasila, kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial dan sikap mental positif bagi warga Ibukota Negara. Semua rencana pembangunan akan mudah dilakukan jika melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa ada perbedaan. Dalam hal ini, figur pemimpin yang dibutuhkan DKI Jakarta tidak hanya memiliki ketegasan, kompetensi dan kecerdasan, namun juga butuh sosok yang santun dan bijak, yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat DKI yang heterogen.

Menghadirkan Politik Santun dan Suasana Kondusif
Sebagai negara demokrasi, Pemilukada merupakan instrument politik yang strategis untuk mendapatkan legitimasi politik rakyat dalam kerangka kepemimpinan daerah. Namun Pemilukada akan cenderung melahirkan atmosfir persaingan yang kurang sehat, terlebih di DKI Jakarta. Persaingan Pilgub di DKI Jakarta mengandung latar belakang multidimensional, mulai dari motif harga diri pribadi (persaingan popularitas), motif mengejar kekuasaan dan kehormatan, terkait juga kehormatan partai pengusung, namun ada juga yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah. Akibatnya setiap peserta akan mengerahkan semua potensi yang dimiliki baik tenaga, pemikiran, maupun materi, dan lebih berbahaya jika menggunakan segala cara untuk dapat menang dalam kompetesi Pilgub DKI.

Realita politik yang semacam ini tentu tidak diharapkan, karena akan menghadirkan politik yang tidak sehat dan suasana yang kurang kondusif. Persaingan semacam ini tidak akan melahirkan gagasan program yang brilian, tapi justru hanya ingin untuk menjatuhkan dan mengalahkan kompetitor. Oleh karenanya para elit politik di DKI mesti memiliki kesantunan dan kedewasaan dalam berpolitik. Hindarkan sikap arogansi dan praktek-praktek kampanye hitam. Para elit politik mesti memiliki pemahaman yang sama bahwa kekuasaan hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan, hanyalah kesempatan untuk menuangkan ide, gagasan, program putra-putri bangsa untuk kemajuan masyarakat, khususnya untuk warga Ibukota, bukan sebaliknya menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir dalam berpolitik. Inilah kunci masa depan Kota Jakarta lebih baik, tertib, aman, nyaman, dan demokratis.