Sekjen PAN: TNI-Polri Boleh Jadi Pj Kepala Daerah Asal Mengundurkan Diri

Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengingatkan rencana penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dari unsur TNI/Polri harusnya anggota yang sudah tidak aktif lagi. Entah itu sudah pensiun maupun mengajukan pengunduran diri.

Hal ini menyusul mencuatnya pengangkatan TNI dan Polri sebagai Pj kepala daerah menyusul tidak digelarnya Pilkada 2022-2023.

“Kami dari awal sudah sampaikan, dari partai juga sudah disampaikan, berdasarkan UU TNI dan Polri, bahwa seluruh para pejabat perwira TNI dan Polri boleh menduduki jabatan sipil apabila pensiun atau mengundurkan diri dari kedinasan akifnya,” ungkap Eddy, dilansir dari Kumparan.com, (13/10/2021).

Hal tersebut dinilainya sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam UU tersebut diatur TNI/Polri yang ingin menjadi penjabat dan belum melepas jabatannya maka akan menjadi inkonstitusional.

Dalam UU terkait TNI, misalnya, tertulis di Pasal 47 ayat (1) yang mengatur prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Lalu pada UU 2/2002 tentang Polri tertulis dalam pasal 28 ayat (3), yakni; “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

“Itu ada undang-undangnya. Sejak reformasi kita dukung upaya supremasi sipil, dan kita melakukan koreksi besar ketika reformasi soal dwifungsi ABRI,” tutup Eddy.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menggelar Pilkada Serentak 2024, sehingga tidak akan ada pilkada dalam dua tahun mendatang. Akibatnya, sebanyak 271 daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.