Ini Catatan Pimpinan Komisi VII DPR Agar Penghapusan Premium Berjalan Lancar

Pemerintah berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium (RON-88). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno prinsipnya mendukung rencana pemerintah menghapus BBM jenis Premium ini.

“Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus Premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita sesuai program Blue Sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Eddy di Jakarta, Senin (16/11).

Dalam pelaksanaan program penghapusan Premium tersebut, Sekjen DPP PAN ini memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama,  penghapusan BBM jenis Premium tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tidak dihilangkan secara sekaligus agar tidak terjadi gejolak sosial.

“Harus ada langkah langkah yang jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkapnya.

Catatan kedua, Eddy meminta Pemerintah untuk mempertahankan ketersediaan BBM jenis Premium di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam).

“Sebaiknya BBM jenis Premium tersebut harus tetap ada di daerah-daerah 3T tersebut karena memang BBM jenis minyak tanah pun masih dipergunakan. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif,” tambahnya.

Eddy mengapresiasi Pertamina yang menurutnya telah melaksanakan program tersebut dengan naik, salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92 .

“Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat pun pada hari ini sudah berangsur-angsur berpindah dari Premium ke BBM jenis lebih tinggi seperti Pertalite dan Pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal, kita sudah tidak melihat penjualan BBM jenis Premium dan ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik,” ucapnya.

“Kami berharap bahwa ke depannya pengurangan BBM jenis Premium itu bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sumatera, sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.