Dituduh Pindah Koalisi, Sekjen PAN : Kami Tak Mau Buru-buru Bicara Penentuan Arah

Kamis, 2 Mei 2019, Sore di Istana Negara, suasana mendadak riuh. Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pemicunya. Dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa ada yang tahu sebelumnya. Memakai batik hitam putih, dia memberi salam hormat kepada Presiden terpilih versi Quick Count tersebut.

Sungguh menggegerkan. Itulah kata yang tepat saat putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi istana negara. Belum lagi mobil Land Cruiser hitam ditumpangi AHY begitu mencuri perhatian. Plat mobil tersebut B 2024 AHY. Nomor kendaraan itu dianggap punya makna penting terhadap rencana karir politiknya kelak.

Menurut staff Kepresidenan Moeldoko, kehadiran AHY awalnya tidak ada dalam agenda Presiden Jokowi. Konon, Moeldoko memberitahu Jokowi akan bertemu AHY pada pukul 4 sore, padahal hari itu Presiden tengah berada di Solo, Jawa Tengah, sehingga membuat Jokowi pulang lebih awal ke Jakarta. Dalam pertemuan dengan AHY, Jokowi mengenakan kemeja putih. Dia itu mempersilakan putra mahkota SBY itu untuk masuk. Selanjutnya melakukan perbincangan empat mata selama 30 menit.

Pertemuan Jokowi dan AHY memang bukan pertama kali. Pada 6 Maret 2018, AHY bertandang ke Istana. Tujuannya memberikan undangan kepada Jokowi untuk Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Centre, 10 Maret 2018. Kedekatan AHY dengan Jokowi tidak hanya di situ. AHY menjadi penghubung Jokowi dengan ayahnya SBY agar terjadi pertemuan pada Oktober 2017 silam.

Hanya saja, posisi AHY saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Posisi AHY kini memegang tongkat komando Partai Demokrat. SBY memberikan AHY tanggungjawab pemenangan Pemilu dengan mengemban nama Komandan Kogasma. Sebab sang ayah harus merawat ibunda, Ani Yudhoyono di Singapura. Kondisi Ani yang butuh perawatan khusus membuat SBY rehat dari dunia politik sementara waktu.

Sebagai wajah Demokrat, tentu pertemuan AHY dan Jokowi mengindikasi banyak kemungkinan. Komunikasi politik tingkat tinggi terjalin dari dua kubu yang bersebrangan itu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tidak menampik ada tawaran khusus kepada Jokowi. Kata Syarief, AHY tidak sedang dalam posisi sebagai politisi Demokrat yang tidak bisa menawarkan. Artinya, berbagai kemungkinan ada dalam pertemuan tersebut.

Namun, kendati demikain, Demokrat saat ini masih berada dalam oposisi. Kontrak politik masih terjalin sebagai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantor dan Sandiaga Uno, sehingga belum ada keputusan untuk meninggalkan koalisi Prabowo-Sandi, apalagi berpindah ke koalisi Jokowi.

Soal berpindahan koalisi ini, media juga tidak hanya sibuk membeirtakan tentang berpindahnya Demokrrat ke kubu Jokowi, akan tetapi Partai Amanat Nasional (PAN) juga dikabarkan telah ‘menjalin hubungan’ dengan Pihak Istana Negara.

Saat ditemui awak media, Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno belum mau terburu-buru bicara penentuan arah dukungan PAN apakah akan berubah haluan dari koalisi pendukungg Prabowo-Sandi, ataukah akan tetap bersama-sama konsisten memperjuangkan Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Ungkapkan itu dikatakan menanggapi isu mengenai Partai Amanat Nasional (PAN) akan pindah koalisi yang ditandai dengan pertemuan antara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kata Eddy, pihaknya sendiri tidak yakin bahwa dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Umum PAN dan Jokowi itu ada pembicaraan seperti ‘pindah haluan’.

Berbeda dengan Demokrat yang terang-terangan menyampaikan adanya tawar-menawar, PAN justru masih terkesan ‘malu-malu’ untuk mengatakan blak-blakan akan mendukung koalisi Jokowi-Ma’ruf. Mungkin, PAN memang masih akan memenuhi kontrak politiknya dengan koalisi Prabowo – Sandi hingga selesai waktunya nanti. Hal ini dikuatkan dengan statement Eddy Soeparno yang ingin menuntaskan berbagai tugas pasca Pemilu 2019 lalu.

Mengenai dinamika politik yang akan dilakukan PAN belakangan ini, Eddy mengaku akan dibicarakan kembali setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU secara resmi pada 22 Mei 2019 mendatang. PAN akan menunggu pengumuman dari KPU seperti apa, lalu soal koalisi juga akan bersikap bagaimana kedepananya, PAN akan sampaikan semuanya secara terang-terangan setelah pengumuman resmi dari KPU keluar.

Memang, saat ini pilihan yang paling bijak adalah menunggu hasil dari KPU. Oleh sebab itu, baik kubu Jokowi ataupun kubu Prabowo harus sama-sama bersabar menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan diri sendiri.

Adapun misalnya PAN dan Demokrat pindah koalisi pasca 22 Mei mendatang, kita tetap harus hargai keputusan tersebut, Kita tidak tau, betapa peliknya masalah yang ada di partai politik tingkat pusat ini. Kita tidak tau, apa yang akan terjadi jika para pimpinan pusat kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Sebagai simpatisan dan konstituen yang baik dari kedua partai yang digembar-gemborkan akan pindah koalisi tersebut, kita tetap harus solid dan percaya terhadap apapun keputusan yang diambil oleh pimpinan kita. Semoga PAN dan Demokrat bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh kadernya.

 

Sumber : Kompasiana.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.