Warga Temukan Sekarung E-KTP Dibuang, Eddy Soeparno : Kemendagri Harus Usut Tuntas!

Beberapa waktu lalu, Kepolisian Resor Jakarta Timur menyatakan telah menerima E-KTP dalam karung berjumlah 2.158 keping yang dibuang sawah di kawasan Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Ketua RW 11 Pondok Kopi Ipit Purwanto mengatakan telah memberikan kesaksian terkait penemuan sekarung E-KTP di wilayahnya tersebut. Bahkan, ia membantu polisi untuk menghitung ribuan e-KTP yang ditemukan saat dirinya diperiksa.

Menurut kesaksian Ipit di Kantor Lurah Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada senin 10 Desember lalu, jumlah E-KTP tersebut benar mencapai 2.158 keping. Dari jumlah tersebut, Ipit mengatakan hampir seluruh domisili pemilik E-KTP yang dibuang di dalam karung dan tercecer di persawahan itu berasal dari warga Kelurahan Pondok Kelapa. Bahkan, pada Ahad kemarin, warga masih menemukan kembali dua keping E-KTP yang tercecer di persawahan.

Ipit juga mengatakan, tidak semua KTP yang ditemukan telah habis masa berlakunya. Kata Ipit, sebagian KTP tersebut ada yang baru habis masa berlakunya pada 2019. Bahkan ada juga yang berlaku seumur hidup.

Selain itu, masih menurut Ipit, seluruh KTP yang ditemukan juga dalam kondisi baik. Namun, kata dia, hanya ada beberapa keping yang kotor karena sempat dimainkan anak-anak. Kotor karena nempel tanah karena sempat dilempar-lempar dan tercecer ke tanah.

Sementara itu, Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Yoyon Tony Surya Putra sendiri mengaku telah menerima 2.005 keping e-KTP dalam karung yang dibuang di kawasan Pondok Kopi. Sebanyak 63 di antaranya sudah hancur. Polisi menyatakan seluruh KTP elektronik yang ditemukan sudah habis masa berlakunya alias sudah expired. Tentu hal ini menjadi kejanggalan bagi kita semua.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno pemerintah dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusut tuntas kasus KTP elektronik tersebut.

Pria yang akrab disapa kang Eddy tersebut mengimbau pemerintah melalui Kemendagri agar menyelidiki dan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Eddy juga berharap kasus ini bisa ditangani sampai tuntas.

Namun, Eddy sempat mengaku mempertanyakan kenapa kasus kasus yang melibatkan E-KTP semakin bermunculan menjelang pemilu 2019. Berdasarkan data yang dimilikinya, sepanjang tahun 2018 telah terjadi 4 kali kasus yang melibatkan E-KTP.

Pertama terjadi pada bulan Maret 2018 di Gowa, Sulawesi Selatan menemukan ratusan E-KTP di tempat pembuangan sampah.

Kemudian, di bulan Mei 2018, sebanyak 6000 E-KTP rusak tercecer ketika dipindahkan dari wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan ke Kota Bogor.

Ketiga, terjadi pada bulan September 2018 di Cikande, Kabupaten Serang. Seorang warga menemukan 2.800 keping E-KTP tercecer.

Terakhir, karung penuh dengan E-KTP ditemukan oleh warga di Duren Sawit Jakarta Timur pada Desember 2018.

Melihat kondisi ini, Eddy merasa prihatin dengan sikap politik oknum yang mempermainkan E-KTP untuk senjata Pemilu 2019. Eddy mengatakan pemerintah maupun aparat penegak hukum tidak boleh melepas kasus ini begitu saja. Apalagi menjelang Pemilu 2019, mengingat potensinya dapat dipergunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan salah satu pihak pada Pilpres 2019 mendatang.

Eddy meminta masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk tidak menganggap kasus ini sebagai kasus yang ringan, karena dampaknya sangat serius dan sensitive mengingat ini adalah tahun politik.

Selain Eddy Seoparno, kita sendiri sebagai masyarakat tentunya juga berharap kasus seperti ini segera ditindaklanjuti. Apapun alasannya, yang jelas kasus yang melibatkan E-KTP ini bermotif untuk menguntungkan salah satu pasangan pada Pilpres 2019.

Kalau kita kembali menyimak adanya beberapa kasus yang terkait dengan E-KTP sebagaimana yang disebutkan Eddy Soerparno, tentu kita juga bisa menebak bahwa ada semacam rencana terslebung yang dilakukan oleh tim sukses salah satu pasangan untuk memenangkan calonnya dengan cara memanipulasi data lewat E-KTP.

Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Eddy Soeparno juga, bahwa kasus ini tidak bisa dianggap ringan. Para penegak hukum harus sigap dan tegas mengusut tuntas kasus ini hingga tidak ada kecurangan politik pada Pemilu 2019 nanti. Tentunya tidak hanya aparat penegak hokum saja yang harus bekerja. Kita, sebagai masyarakat juga harus turut bekerja sama untuk membongkar siapa otak dibalik adanya kasus-kasus mengenai E-KTP tersebut.

 

Sumber : Kompasiana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.