Sekjen PAN : Gempa Lombok, Masihkah Dianggap Biasa?

Gempa susulan di Lombok sudah terjadi sekitar 1.089 kali setelah gempa pertama pada Minggu, 5 Agustus 2018 lalu. Gempa ini juga sudah menyebabkan sekitar 563 jiwa korban meninggal, 1. 116 jiwa korban luka-luka, dan 71.937 rumah rusak. Hingga saat ini juga tercatat lebih dari 417.529 pengungsi yang ada di posko pengungsian di berbagai tempat di Lombok, NTB.

Namun, hingga saat ini pemerintah pusat seakan enggan untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana Nasional dengan berbagai alasan meskipun sudah didesak oleh banyak pihak. Mengapa? Alasan utamanya khawatir wisatawan akan kabur jika gempa Lombok ditetapkan menjadi bencana Nasional. Apakah hal ini masuk akal?

Alasan ini secara tidak langsung menampar rakyat Indonesia, terkhusus para korban yang kehilangan harta, rumah, bahkan nyawa. Dalam situasi genting seperti ini pemerintah masih memikirkan untung rugi, bukan memikirkan bagaimana rakyatnya yang sedang tertimpa bencana.

Hal ini mendapatkan tanggapan yang serius dari politisi dan pejabat publik Negeri ini. Misalnya Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, politisi muda yang baru saja pulang meninjau bencana di Lombok ini menyatakan keprihatinnya terhadap langkah pemerintah pusat  yang dinilai lamban dan memprihatinkan.

Bagaimana tidak memprihatinkan, menurutnya di tengah ratusan korban meninggal dan ribuan rakyat Lombok yang luka-luka serta kehilangan tempat tinggal, justru di saat yang bersamaan pemerintah pusat hanya mementingkan untung rugi soal pariwisata.

“Rakyat kita di Lombok menderita dan butuh pertolongan segera. Duka Lombok adalah duka bangsa, seharusnya mereka menjadi prioritas saat ini,” ungkapnya.

Secara umum, ada indikator-indikator khusus sebuah bencana bisa dikatakan bencana Nasional. Faktor utamanya yakni seberapa banyak jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana. Selain itu indikator lain yang menentukan adalah cakupan luas wilayah terkena bencana dan dampak sosial yang ditimbulkan bencana tersebut.

Selain terkait wisatawan, pemerintah pusat beralasan jika bencana Nasional tidak ditetapkan selama pemerintah daerah masih ada dan mampu untuk menangani bencana tersebut. Namun pertanyaannya, masuk akalkah alasan semacam ini, mengingat sudah ribuan kali gempa susulan. Hari ini bisa dipastikan pemerintah daerah masih ada, namun jika terjadi sesuatu? Bukankah hal ini sama saja menempatkan mereka dalam bahaya mengingat gempa ini masih belum bisa diprediksi?

Menurut Eddy Soeparno, gempa Lombok seharusnya bisa langsung ditetapkan sebagai bencana Nasional tanpa menyebutkan alasan apapun. Ini masalah nyata rakyat, jangan ada alasan untuk menunda-nunda. Ada apa dengan pemerintah pusat kita saat ini?

“Apapun yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, tak ada kompromi. Saudara-saudara kita di Lombok membutuhkan bantuan kita semua terutama pemerintah pusat. Kenapa harus ditunda lagi?” tanyanya.

Sebagai tokoh publik, Eddy Soeparno bersama Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan kemarin (Senin, 27 Agustus 2018) bertolak ke Lombok untuk meninjau langsung lokasi gempa dan menyerahkan sejumlah bantuan untuk para korban.

Disana, mereka mengunjungi hampir seluruh wilayah terkena gempa dan rumah sakit tempat para korban dirawat. Zulkifli Hasan bahkan mengungkapkan keprihatinnya karena banyak pasien yang dirawat di tenda karena jika di dalam rumah sakit khawatir akan terjadi gempa susulan.

“Segenap doa, empati & simpati untuk korban gempa Lombok yang dirawat di RSUD Kota Mataram. Karena situasi masih rawan gempa, Korban gempa dirawat di tenda-tenda pengungsian di luar Rumah Sakit,” kata Zulkifli.

Hal ini tentu memprihatinkan dan mengiris hati kita sebagai saudara sebangsa dan se Tanah Air. Tapi nampaknya pemerintah pusat belum cukup menyadari bahwa rakyat Lombok membutuhkan perhatian lebih dari pemimpinnya.

Meskipun Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan tidak penting terkait status gempa karena yang terpenting adalah penanganan yang seperti penanganan bencana Nasional. Lantas kita sebagai rakyat bertanya-tanya, apakah sudah ada penanganan seperti bencana Nasional layaknya yang dijanjikan?

Sumber : Kompasiana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.